Evaluasi Camat dan Lurah Per Triwulan

Sebanyak 415 pejabat camat dan lurah hasil lelang jabatan yang dilantik Gubernur Joko Widodo beberapa waktu masih menyisakan persoalan bagi Komisi A (bidang aparatur dan pemerintahan) DPRD DKI Jakarta. Pasalnya, masih terdapat camat dan lurah hasil lelang yang belum sesuai dengan harapan masyarakat.

Anggota komisi A DPRD DKI William Yani mengungkapkan, terdapat sejumlah camat dan lurah yang diganti justru tidak dekat masyarakat yang dipimpinnya. ’’Justru yang dekat dengan masyarakat tidak terpilih lagi. Padahal pejabat camat dan lurah harus bisa sinergi dengan masyarakat di lingkungannya itu,’’ ujar William, Selasa (2/7).

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, lelang atau seleksi jabatan itu hanya menitik beratkan pada tingkat golongan dan jabatan semata. Sementara uji kompetensi dan kualifikasi hanya menjadi faktor pendukung. "Keterlibatan masyarakat dalam uji publik yang selama ini didengung-dengungkan ternyata masih belum maksimal," sesalnya.

Karena itu, dirinya berharap agar diberlakukan evaluasi per 3 bulan terhadap camat dan lurah hasil lelang jabatan. "Hal ini untuk mengetahui apakah sistem lelang jabatan tersebut memang lebih menghasilkan pejabat yang berbobot atau justru sebaliknya," tutur pria yang akrab disapa Willi itu.