Evaluasi DOHP Tidak Berjalan Baik

JAKARTA -- Rampungnya evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah pemekaran mendapat kritik dari kalangan legislatif. Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo masih banyaknya daerah yang mendapatkan hasil buruk karena evaluasi yang seharusnya dilakukan secara rutin setiap tahun sekali tidak berjalan dengan baik.

"Buktinya, ketika kami meminta hasil evaluasi membutuhkan waktu yang lama. Padahal jika setiap tahun DOHP (Daerah Otonom Hasil Pemekaran) melakukan evaluasi semacam ini tidak akan sulit," kata Ganjar saat dihubungi kemarin (27/6). Bahkan, lanjut Ganjar, jika setiap tahun daerah tersebut secara rutin dan benar melakukan evaluasi maka kondisinya akan membaik. "Kan setiap tahun bisa berkaca dari hasil evaluasi," imbuh politisi asal PDI-P itu.

Selain itu, hasil tersebut membuktikan bahwa pembinaan DOHP tidak berjalan baik. Karena itu, Komisi II menyambut baik usulan pemerintah untuk tidak langsung memberikan status daerah otonom kepada daearah yang mengusulkan untuk memekarkan diri. Tapi daerah tersebut harus dijadikan daerah persiapan terlebih dahulu.

Misalnya, terang Ganjar, daerah A mengajukan diri untuk pemekaran. Jadi daerah tersebut akan diberi waktu sekitar lima tahun untuk mempersiapkan diri sebagai daerah otonom. "Jadi mereka harus mempersiapkan personil, akses, aset, perbatasan dengan baik," kata Ganjar.