Evaluasi Kabinet Setiap Dua Bulan
Demokrat Imbau Parpol Tak Campuri Reshuffle
Rabu, 15 September 2010 – 06:19 WIB
Apakah presiden menyinggung reshuffle? "Waduh, kalau itu, nanti presiden yang menjelaskan," kata Hatta. "Presiden tidak omongkan soal reshuffle. Kalau terkait dengan evaluasi, ya sejak KIB (abinet Indonesia Bersatu, Red) I selalu ada hal-hal yang berkaitan dengan evaluasi itu biasa," tambah Hatta.
Rapat kabinet paripurna yang dimulai pukul 14.00 kemarin dibagi dua sesi. Sesi pertama hingga pukul 15.30 dan sesi kedua hingga pukul 16.30. Pada sesi kedua, para pejabat eselon 1, termasuk para staf khusus presiden, diminta untuk meninggalkan ruangan.
Dalam rapat paripurna Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, setidaknya sudah dua kali presiden mengadakan rapat khusus menteri. Yang pertama dilakukan beberapa waktu lalu, setelah evaluasi semestera UKP4 muncul. Kala itu, SBY membahas evaluasi dan menanyakan komitmen menteri asal parpol. Belum diketahui apa yang dibahas SBY dalam rapat sesi kedua kemarin. Saat meninggalkan ruang rapat, seorang staf khusus hanya memberikan informasi secara singkat. "Akan bicara politik," kata staf khusus tersebut.
Menteri asal Partai Demokrat, Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan, mengatakan tidak ada yang istimewa dalam rapat sesi kedua kemarin. "Itu kan biasa. Cuma evaluasi saja. Tidak ada itu reshuffle. Tidak ada," kata Syarief. Beberapa waktu terakhir isu reshuffle memang kembali mengemuka. Tak tanggung, yang memunculkan wacana tersebut adalah anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok.
JAKARTA -- Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) telah menyerahkan evaluasi kinerja kabinet periode Juli"Agustus
BERITA TERKAIT
- Ribuan Pemuda Indonesia Center Deklarasi Dukungan kepada Ridwan Kamil
- Indah Amperawati Siap Wujudkan Pemerataan Pembangunan di Lumajang lewat Program Dana Dusun
- Ongen Sangaji Desak Walkot Jaktim & Camat Cakung Turun Tangan Tertibkan Kandang Sapi
- Dewan Etik Persepi Cacat Etika Karena Merangkap Wasit & Pemain
- Putusan MK: Pejabat Daerah dan Anggota TNI/Polri Tak Netral Bisa Dipidana
- Forum Muda Jakarta Dukung Paslon RIDO di Pilkada 2024