Evaluasi Kabinet Setiap Dua Bulan

Isu tersebut membuat gerah para petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sekjen PKS Anis Matta bahkan menyatakan bahwa isu itu sengaja dimunculkan Demokrat untuk menggertak partai-partai anggota koalisi lainnya. Menanggapi hal itu, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menegaskan, isu tersebut bukan berasal dari partainya secara kelembagaan. "Saya belum pernah dengar," ujar Anas kepada pers kemarin.

Dia juga menyatakan, partainya tidak punya keinginan untuk "bermain" dalam isu tersebut. "PD (Partai Demokrat, Red) tidak akan masuk ke isu reshuffle. Bukan saja itu kewenangan khusus presiden, tapi juga karena kami tidak ingin menganggu konsentrasi kerja para menteri," ujar mantan anggota KPU itu.

Namun, dia juga mengimbau pihak-pihak lain, termasuk partai koalisi, tidak perlu ikut campur dalam urusan pergantian kabinet. "Tidak perlu mendorong dan mendesak reshuffle. Juga tidak perlu menghalangi jika presiden demi kinerja pemerintahan hendak melakukan penyegaran kabinet," tandasnya. (sof/dyn/c4/agm)