Evaluasi Kinerja Pegawai Honorer, Bupati Hermus Indou Bentuk Tim

jpnn.com - MANOKWARI - Bupati Manokwari, Papua Barat, Hermus Indou, mengevaluasi kinerja pegawai honorer.
Dia bahkan membentuk tim untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pegawai honorer guna meningkatkan efektivitas anggaran daerah.
“Tim ini untuk memastikan apakah ada pegawai honorer yang tidak layak dipertahankan, apalagi honorer yang tidak bekerja baik dan suka melawan pimpinan,” kata Hermus di Manokwari, Selasa (17/12).
Dia mengatakan bahwa pada 2025 nanti, Pemerintah Kabupaten Manokwari harus melakukan efektivitas dan mencegah pemborosan anggaran, sehingga hanya akan mempertahankan honorer yang bekerja dengan baik.
Menurut dia, honorer merupakan pegawai dengan sistem kontrak, sehingga bisa diperpanjang atau tidak, sesuai dengan kinerja yang dilakukan.
“Kalau kita membayar honorer yang tidak bekerja dengan baik, bahkan suka melawan pimpinan itu sama saja kita melakukan pemborosan anggaran, apalagi yang suka demo ke pemerintah. Ingat, setiap tahun saya yang teken SK honorer,” paparnya.
Dia menambahkan pada tahun politik ini bahkan ada honorer di lingkup Pemkab Manokwari yang berani melakukan provokasi pada pegawai pemerintah lainnya.
Para honorer tersebut sudah berani menyebabkan isu-isu negatif dan hal-hal yang tidak benar terkait keterlambatan gaji tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu pada pimpinan terkait.
Bupati Manokwari Hermus Indou menegaskan tim ini untuk memastikan apakah ada pegawai honorer yang tidak layak dipertahankan.
- 5 Berita Terpopuler: Formasi Honorer Database BKN Sudah Terungkap, tetapi Nasibnya Belum Jelas
- Info Terbaru soal Penempatan Guru PPPK 2024, Penting
- Ketahuilah, Peluang jadi PPPK Sirna jika Honorer Diputus Kontraknya
- Kapan Pendaftaran PPPK 2025 Dibuka? Sebegini Formasi untuk Honorer Database BKN
- Honorer Non-database BKN Masa Kerja Lebih 2 Tahun jadi PPPK Paruh Waktu?
- Nasib Honorer Non-Database BKN Belum Jelas, Sudah Ngebet Tambah Non-ASN