Evaluasi Kontrak Operator Air

Menurut dia, banyaknya persoalan pelayanan air yang membelenggu akibat kesalahan dari awal. Terutama dalam kontrak. Sementara, PDAM Jaya tidak tegas terhadap mitra swastanya ketika terjadi pelanggaran. Ujung-ujungnya, masyarakat yang dirugikan. Seharusnya, masalah air yang terjadi di Jakarta bisa menjadi pertimbangan PDAM Jaya dan Badan Regulator PAM untuk mengevaluasi kontrak. Apakah para operator telah melaksanakan tugasnya dengan baik atau belum. Jika ternyata kontrak sudah dipenuhi namun masih banyak keluhan masyarakat, itu membuktikan kontrak yang diteken bermasalah dan harus dievaluasi.

Terkait rencana kenaikan tarif, pihaknya juga menyesalkan jika para politisi Kebon Sirih khususnya Komisi C mendukung operator. Sebab, sesuai prosedur, setiap ada rencana kenaikan, diusulkan operator kepada PDAM Jaya, lalu diajukan kepada Gubernur DKI. Jika Gubernur setelah melakukan kajian menyetujui kenaikan, baru meminta pertimbangan kepada dewan. ’’Bukan langsung meminta dukungan dewan. Mungkin operator tahu kalau gubernur tidak menyetujui. Lalu larinya ke dewan,’’ terangnya.

Direktur Eksekutif Masyarakat Peduli Pembangunan Jakarta Arman Zakaria menambahkan, seharusnya PDAM Jaya bisa mencontoh PLN. Jika akan melakukan penyesuaian tarif tidak dipatok berdasarkan bangunan. Tapi berdasarkan tingkat pemakaian air sesuai izin pemasangan yang diajukan. Seperti pada listrik, beban tarif akan bertambah secara otomatis ketika pelanggan mengajukan penambahan daya.

Artinya, dalam kasus air, meskipun luas bangunan pelanggan bertambah, jika pemakaian air tetap kecil sangat tidak proporsional jika tarif disesuaikan lebih tinggi. ’’Sistem meteran itu seharusnya yang dipakai operator air untuk menentukan penyesuaian tarif. Bukan luas bangunan. Kalau rumahnya besar, tapi pakai airnya sedikit apa ya suruh bayar mahal juga,’’ katanya.