Evaluasi Lima Tahunan, Prioritaskan Daerah Terpencil

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Golongan Karya, Nurul Arifin, menegaskan, pemekaran harus bisa membuat daerah mengejar ketertinggalan dalam pembangunan, baik wilayah maupun sumber daya manusianya.

"Fraksi Golkar berpendapat bahwa daerah-daerah perbatasan, terpencil dan kepulauan sebaiknya dimekarkan agar dapat mengejar ketertinggalan dalam pembangunan daerah dan juga manusianya," kata Nurul kepada JPNN, Rabu (24/10).

Seperti diketahui, dalam rapat antara Panitia Kerja DOB Komisi II DPR dan Menteri Dalam Negeri serta menghadirkan Komite I DPD,  Senin (22/10), menetapkan lima DOB, terdiri dari satu provinsi dan empat kabupaten. Selain Kalimantan Utara sebagai provinsi baru, empat DOB yang terbentuk adalah Kabupaten Pangandaran (Jawa Barat), Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak (keduanya Papua Barat), serta Kabupaten Pesisir Barat (Lampung). Empat kabupaten baru itu dibentuk dalam RUU terpisah dengan Kaltara.

Selain lima daerah yang disahkan itu, empat calon DOB lain sejatinya diusulkan untuk ditetapkan. Mereka adalah Kabupaten Malaka (NTT), Kabupaten Mahakam Ulu (Kalimantan Timur), Kabupaten Musi Rawas Utara (Sumatera Selatan), dan Kabupaten Mamuju Tengah (Sulawesi Barat). Namun, dalam pembahasan internal antara DPR, pemerintah, dan DPD, empat wilayah tersebut dinilai belum memenuhi syarat. Itu akan dibahas pada masa persidangan berikutnya.