Evaluasi Pilkada Langsung: Masyarakat Harus Berhenti Jadikan Calon ATM Berjalan

jpnn.com, JAKARTA - Suara yang menghendaki perbaikan atas pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) semakin bergema. Terbaru, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginginkan adanya kajian ilmiah untuk mengetahui dampak positif dan negatif pilkada langsung.

Menurut pengamat komunikasi politik Ari Junaedi, banyaknya pihak yang menghendaki perbaikan pelaksanaan pilkada langsung, didasari munculnya sejumlah fenomena yang sangat merugikan demokrasi.

Antara lain, mengemukanya istilah 'pinjam perahu' untuk calon kepala daerah yang bukan kader partai. Kemudian, mahar politik, memborong semua partai politik agar hanya ada calon tunggal serta biaya politik yang tinggi.

"Saya mendukung wacana perbaikan pelaksanaan pilkada langsung, demi tercapainya mutu demokrasi yang baik," ujar Ari di Jakarta, Kamis (14/11).

Menurut dosen di Universitas Indonesia ini, sebagai langkah pertama penting mengutamakan perbaikan di sektor hulu pilkada. Misalnya, selektifitas peserta pilkada harus dibenahi. Calon yang maju harus bersih dari noda catatan korupsi dan kriminal.

"Kasus bupati di daerah Jawa Tengah yang pernah dua kali menjadi kepala daerah padahal pernah tersandung kasus rasuah, harusnya tidak terulang," ucapnya.

Lebih lanjut pembimbing disertasi S3 di Universitas Padjajaran ini mengatakan, peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal ini perlu diintensifkan sejak awal. Agar celah-celah terjadinya money politik tidak muncul.

Pria yang pernah menjadi tenaga ahli desk pilkada di era Mendagri Tjahjo Kumolo ini menilai, perbaikan di sisi hilir pelaksanaan pilkada juga tidak bisa dipandang enteng.