Evaluasi Pilkada Langsung: Masyarakat Harus Berhenti Jadikan Calon ATM Berjalan

"Pelaksanaan pilkada memang harus mengarah ke arah e-voting dengan mengaplikasikan pemanfaatan teknologi untuk mencapai hasil pilkada yang jujur dan transparan," ucapnya.

Agar gugatan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi menjadi arena baru pilkada, Ari menyarankan perkara yang diajukan harus benar-benar menyangkut hasil pilkada. Ini penting menjadi perhatian karena kasus pilkada sangat pelik.

"Satu lagi yang tak kalah penting, menghapus paradigma pemilih yang selalu menjadikan calon kepala daerah adalah ATM (Anjungan Tunai Mandiri) berjalan," katanya.

Menurut Ari, masyarakat harus diberi literasi pilkada bersih secara terus menerus, serta memberlakukan ancaman sanksi bagi pemilih yang terang-terangan minta duit ke calon. Karena masyarakat cenderung memiliki pemahaman yang keliru selama ini. Masyarakat terkesan menjadikan pilkada sebagai arena organ tunggal dan pesta bagi-bagi duit. Hal itu terjadi karena dibiasakan dengan money politik. (gir/jpnn)