Evaluasi Reformasi Birokrasi tak Diikuti Sanksi
Rabu, 20 April 2011 – 19:58 WIB
Dijelaskan, nantinya hasil evaluasi reformasi birokrasi menghasilkan suatu rekomendasi agar pelaksanaan program ini di instansi bersangkutan bisa lebih baik lagi ke depan.
"Kita jangan berpikir punishment itu sifatnya sanksi tegas, dan lain-lain. Pak menteri pesan, punishmentnya berupa dorongan agar kementerian/lembaga mau mengubah birokrasi pemerintahannya ke arah lebih baik. Kalau masih bebal juga, baru diambil tindakan tegas," terangnya. (esy/cha/jpnn)
JAKARTA--Deputi Program dan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Mohamad Ismail menyatakan,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Menjelang Peringatan Hari Dharma Samudera, KSAL Pimpin Ziarah di TMP Kalibata
- Kemensos Salurkan Bantuan untuk Lansia Terdampak Longsor di Boyolali
- Kick-Off Meeting Program & Anggaran 2025, Dirjen Bina Adwil Minta Jajaran Sukseskan Asta Cita
- Bambang Widjanarko PKPN Singgung soal Evaluasi Kabinet Merah Putih
- Ide Terobosan Seleksi PPPK 2024, Formasi Kosong Dialihkan Saja
- Data Terbaru Jumlah Pelamar PPPK 2024 Tahap 2, Target Belum Tercapai