Evaluasi UKP4 Salahi Prinsip Presidensil

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR M Ichlas El Qudsi menilai UKP4 terjebak dalam tolok ukur yang keliru. Menurut dia, dalam melakukan evaluasi UKP4 telah secara sengaja menerapkan cara-cara evaluasi terhadap Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias.

"Kabinet yang dipimpin seorang presiden jelas berbeda dengan BRR Aceh dan Nias. Termasuk soal pertanggung jawaban dan evaluasi," tegas M Ichlas El Qudsi.

Demikian juga halnya dengan penggunaan anggaran. BRR Aceh dan Nias, kata Ichlas El Qudsi bisa seenaknya saja menggunakan anggaran tanpa persetujuan dan kontrol DPR. "Sementara anggaran kementerian harus melalui persetujuan dan kontrol DPR serta pertanggung jawaban administrasi dan undang-undang APBN," jelasnya.

Lebih jauh, M Ichlas El Qudsi menegaskan, Instruksi presiden (Inpres) Nomor 1/2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional terkait langsung dengan APBN-P dan keseluruhan target yang akan dicapai baru akan dievaluasi Desember 2010 mendatang. "Dengan argumentasi dokumen pemerintah tersebut, saya menduga wewenang yang diberikan presiden terhadap UKP4 telah disalahgunakan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu yang sarat dengan kepentingan politik," ujar M Ichlas El Qudsi, yang akrab disapa Michel itu.