Evaluasi UKP4 Salahi Prinsip Presidensil
Kamis, 15 Juli 2010 – 17:29 WIB
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR M Ichlas El Qudsi menilai UKP4 terjebak dalam tolok ukur yang keliru. Menurut dia, dalam melakukan evaluasi UKP4 telah secara sengaja menerapkan cara-cara evaluasi terhadap Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias.
"Kabinet yang dipimpin seorang presiden jelas berbeda dengan BRR Aceh dan Nias. Termasuk soal pertanggung jawaban dan evaluasi," tegas M Ichlas El Qudsi.
Demikian juga halnya dengan penggunaan anggaran. BRR Aceh dan Nias, kata Ichlas El Qudsi bisa seenaknya saja menggunakan anggaran tanpa persetujuan dan kontrol DPR. "Sementara anggaran kementerian harus melalui persetujuan dan kontrol DPR serta pertanggung jawaban administrasi dan undang-undang APBN," jelasnya.
Lebih jauh, M Ichlas El Qudsi menegaskan, Instruksi presiden (Inpres) Nomor 1/2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional terkait langsung dengan APBN-P dan keseluruhan target yang akan dicapai baru akan dievaluasi Desember 2010 mendatang. "Dengan argumentasi dokumen pemerintah tersebut, saya menduga wewenang yang diberikan presiden terhadap UKP4 telah disalahgunakan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu yang sarat dengan kepentingan politik," ujar M Ichlas El Qudsi, yang akrab disapa Michel itu.
JAKARTA - Pakar hukum tata negara, DR Margarito Kamis menilai evaluasi yang disampaikan Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian
BERITA TERKAIT
- Kasus Video Syur Oknum Guru & Siswi MAN Gorontalo, Jejak Puan Bela Kepentingan Korban
- Besok Pengumuman Pendaftaran PPPK 2024, Honorer Tercecer & Lulusan PPG, Sabar ya
- Polisi Sudah Tahu Pelaku yang Membubarkan Paksa Diskusi di Kemang
- Diskusi di Kemang Dibubarkan Paksa, Komnas HAM Angkat Bicara
- LRT Jakarta Velodrome-Rawamangun Diuji Coba 30 September
- Potensi Pendaftaran PPPK 2024 Terganggu Data Honorer Non-Database BKN