Exxon Harus Ikuti Aturan Indonesia
Selasa, 20 Januari 2009 – 18:07 WIB
JAKARTA--Tanpa tawar menawar lagi, pemerintah Indonesia menegaskan kontrak ExxonMobil di Natuna sudah berakhir sejak Januari 2005 lalu. Karena itu, untuk bisa kembali mengelola Natuna sebagai partner Pertamina, Exxon harus mengikuti aturan main yang berlaku.
Bahkan, peluang Exxon dipastikan sama dengan perusahaan lain yang juga berminat mengelola Natuna yang memiliki kandungan gas melimpah. Perusahaan asing yang juga menginginkan Natuna salah satunya adalah Cell. "Karena Exxon masih ingin melanjutkan maka kita bicara dengan term yang baru. Semuanya akan ditentukan oleh kita," tegas Wakil Presiden RI, HM. Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa 20 Januari.
Baca Juga:
Kontrak dengan Exxon otomatis terputus atau kadaluarsa (automatically expired) dikarenakan Exxon tidak mengajukan usulan kontrak baru setelah kontrak berakhir 2005 lalu. Sempat ada penyampaian melalui selembar surat yang diklaim Exxon sebagai proposal ke pemerintah Indonesia. Namun, itu tidak cukup kuat dianggap sebagai sebuah proposal baru.
"Makanya, tidak perlu ada surat menyurat uNtuk expired. Pasal yang mengatakan automatically expired sudah jatuh," tegas JK lagi.Saat ini, pemerintah sudah memberikan kuasa pengelolaan Natuna kepada Pertamina. Kendati demikian, kehadiran pihak asing sangat dibutuhkan sebagai parner pertamina dalam mengelola Natuna. "Siapa yang akan menjadi parner pertamina akan ditentukan tahun ini. Secara teknis dan finansial pertamina perlu partner," tandas JK. (ysd)
JAKARTA--Tanpa tawar menawar lagi, pemerintah Indonesia menegaskan kontrak ExxonMobil di Natuna sudah berakhir sejak Januari 2005 lalu. Karena itu,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- ATI & PASEO Gencarkan GET Bagi Pelajar Sekolah
- Kaget Lihat Jalan Rusak Parah di Kabupaten Serang, Mendes Yandri Hubungi Menteri PU
- Tangis Guru Honorer Supriyani Pecah Setelah Divonis Bebas
- Tips Obati Penyakit Asam Lambung dari IDI Banyumas
- Tok, Majelis Hakim Vonis Bebas Honorer Supriyani
- Jadi Tersangka, Gubernur Rohidin Singgung soal Pilkada