F-PAN Siap Gerilya Tolak Gedung Baru

Wakil Ketua Komisi III DPR ini berpendapat, proses pembuatan desain besar gedung baru ini harus disayembarakan. Jangan sampai begitu gedung baru selesai dan menghabiskan anggaran negara yang begitu besar kemudian hasilnya sangat mengecewakan. “Waktu rapat itu kita sudah menyampaikan lewat anggota F-PAN di BURT, kalau ingin dibangun syaratnya ini harus disayembarakan. DPR itu kan rumah rakyat,” ucapnya.

Selain memberikan syarat agar desainnya disayembarakan, F-PAN juga bisa setuju gedung baru itu asalkan harganya bisa kurang dari Rp 7,2 juta per meter persegi. Ia pun membandingkannya dengan gedung negara lain seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Gedung Ditjen Pajak.

“DPR kan per meternya Rp 7,2 juta. MK kan Rp 10 juta katanya. Kantor Pajak katanya lebih mahal lagi. DPR harus menurunkan standar. DPR tidak boleh berjarak dengan rakyat. DPR tidak boleh larut dalam kemewahan, kita harus menurunkan standar,” jelasnya.

Terkait ini, sejumlah aktivis LSM yang menemui F-PAN menyampaikan beberapa kejanggalan pembangunan gedung baru DPR. “Kejanggalan paling utama adalah ada pihak-pihak yang begitu ngotot untuk terus melaksanakan pembangunan gedung baru. Padahal berkali-kali DPR mengatakan ingin menunda pembangunan, ingin mengkaji dan mengevaluasi,” kata aktivis Koalisi Masyarakat Penegak Citra DPR dan Pemantau Rencana Pembangunan Gedung DPR Sebastian Salang.