F-PD Akan Usulkan Pembentukan Panja Haji
Kamis, 26 Agustus 2010 – 07:12 WIB

F-PD Akan Usulkan Pembentukan Panja Haji
JAKARTA - Kelompok Fraksi Partai Demokrat Komisi VIII mengaku masih tidak puas dengan penurunan ongkos naik haji (ONH). Pasalnya, angka penurunan ONH yang diajukan Kementerian Agama sebesar Rp 5 juta masih setengah hati. “Besaran persentase itu masih kecil dan tak sesuai dengan minimnya pelayanan pemerintah terhadap jemaah haji. Menteri Agama masih setengah hati,” ujar Ketua Poksi F-PD Mahrus Munir di Jakarta, Rabu (25/8). Untuk itu, menurut dia, POKSI akan melobi fraksi-fraksi lain di Komisi VIII untuk mendukung pembentukan Badan Penyelenggara Haji. “Tentu akan memerlukan perjuangan dari semua fraksi, agar dapat dibentuk panja dan badan penyelengara haji yang transpran, akuntabel, dan profesional,” ujar Mahrus.
Menurut Mahrus, sampai saat ini sebenarnya kesepakatan yang telah dicapai antara pemerintah dan DPR beberapa waktu lalu belum final. Hal ini karena belum semua point yang terdiri dari 170 item yang dipertanyakan oleh Komisi VIII bisa dijelaskan oleh Kementrian Agama dan diterima.
“Ini masih belum tuntas, karena masih ada beberapa point krusial yang masih harus disepakati. Kesepakatan kemarin kami belum final, karena kami tidak mau mengganggu pelaksanaan ibadah haji. Untuk itu kami berencana untuk membuat panja haji sehabis lebaran nanti,” ujarnya. Panja Haji, menurut Mahrus, bertujuan membahas penataan sistem pelaksanaan ibadah haji yang komprehensif, transparan, akuntabel dan profesional serta dituangkan dalam bentuk penyempurnaan undang-undang tentang haji.
Baca Juga:
JAKARTA - Kelompok Fraksi Partai Demokrat Komisi VIII mengaku masih tidak puas dengan penurunan ongkos naik haji (ONH). Pasalnya, angka penurunan
BERITA TERKAIT
- Dukung Curhatan Gubernur Anwar Hafid soal DBH Pertambangan, ART: Sulteng Butuh Keadilan
- Survei Rumah Politik Indonesia Publik Puas dengan Kinerja Prabowo-Gibran
- Aboe Bakar: Kepala Daerah dari PKS Harus Selaras dengan Prabowo
- Aspirasi Purnawirawan TNI Perlu Disikapi Serius, Kecuali soal Pemakzulan Wapres
- Jawaban Guyon Soal Gubernur Konten, Dedi Mulyadi Singgung Soal Turunnya Belanja Iklan
- Doli Golkar Nilai Tak Ada Alasan Kuat Buat Copot Gibran bin Jokowi