F-PD Nilai Peremajaan Bus Perparah Kemacetan
Jumat, 21 Desember 2012 – 14:38 WIB
JAKARTA - Bukan cuma Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS), program transportasi andalan Gubernur Joko Widodo yang lain juga tak luput dari kritikan Fraksi Partai Demokrat di DPRD DKI. Di antaranya adalah rencana peremajaan Metromini dan Kopaja melalui sistem hibah.
"Sistem hibah belum mempunyai alas hukum yang kuat," kata anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI, Johny Wenas membacakan pandangan umum fraksinya dalam sidang paripurna di gedung DPRD DKI, Jumat (21/12).
Johny menuturkan, fraksinya meminta Pemprov DKI untuk segera menjelaskan dasar hukum rencana ini. Fraksi Partai Demokrat juga menilai kebijakan tersebut masih tidak adil bagi pengelola angkutan umum lainnya.
Menurut Johny, untuk menunjang penambahan armada ini perlu disiapkan infrastruktur penunjang seperti stasiun pengisian bahan bakar. Padahal, saat ini infrastruktur tersebut belum juga tersedia.
JAKARTA - Bukan cuma Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS), program transportasi andalan Gubernur Joko Widodo yang lain juga tak
BERITA TERKAIT
- Gerakan Guna Ulang Jakarta, Edukasi Mengurangi Pemakaian Plastik Sekali Pakai
- Fasilitas Makin Lengkap, Triboon Hub Tambah 2 Resto Baru di Jakarta
- Durasi Pemadaman Lampu Program Earth Hour Terlalu Singkat
- Di Tengah Sosialisasi Tupoksi kepada Warga, MKD DPR RI Singgung Pelat Nomor Khusus
- Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia, Warga Bekasi Diminta Kibarkan Bendera Setengah Tiang
- Anies Bangun Kampung Gembira Gembrong dengan Dana Rp 7,8 Miliar dari Infak Salat Id di JIS