F-PDIP Tolak Sertifikasi Halal Diwajibkan

"Fraksi PDIP berpendapat, RUU JPH tidak mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat. Jika sifat mandotarynya tidak diubah menjadi sukarela, akan timbul masalah lagi," tegasnya.

Hal yang sama diungkapkan Diana Anwar. "Demokrat tidak keberatan dengan RUU JPH, tapi dengan catatan pembahasannya harus hati-hati, jangan sampai merusak sendi-sendi masyarakat," ujarnya.

Sementara Gerindra, Golkar, Hanura, PKS, dan PKB juga memberikan catatan. Mereka mendesak dalam pelaksanaannya nanti, tidak ada biaya yang dibebankan ke pengusaha terutama usaha mikro, kecil, dan menengah. Kalaupun ada biaya, harus ditekan seminimal mungkin agar tidak memberatkan. (esy/jpnn)