F-PKB Tolak Keras Pengurangan Alokasi Kursi

Ia menambahkan, gagasan pemekaran dapil ini lebih cenderung tampak sebagai kepentingan jangka pendek, yang diajukan dengan tanpa memertimbangkan realitas politik dan identitas konstruksi politik ke depan.

"Oleh karena itu, terkait dengan isu pemekaran daerah pemilihan ini, F-PKB memiliki sikap menolak keras pengurangan alokasi kursi di daerah pemilihan. Dan FPKB bersikap untuk memertahankan jumlah dan alokasi kursi di daerah pemilihan sebagaimana diatur dalam UU nomor 10 tahun 2008, yakni 3-10 untuk DPR dan 3-12 untuk DPRD," ungkap Anna. (boy/jpnn)