Facebook dan Twitter Tutup 80 Akun Propaganda soal Papua
Twitter dan Facebook telah menutup sedikitnya 80 akun yang selama ini menjalankan propaganda Indonesia tentang Papua. Akun-akun tersebut diduga terkait dengan sejumlah situs berita yang mempublikasikan propaganda pro-pemerintah Indonesia.
Penutupan ini dilakukan setelah kantor berita Reuters menemukan ada sekitar 10 situs yang menerbitkan konten yang mendukung tindakan TNI dan polisi dalam menumpas gerakan separatis di provinsi Papua.
Sejumlah situs yang pro-pemerintah RI itu diketahui dikelola dan didanai oleh TNI, dengan berkedor sebagai sumber berita independen.
November tahun lalu, bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional, Kolonel Muhammad Aidi, penasihat intelijen Kopassus pernah memberikan penghargaan kepada Yunanto Nugroho, seorang perwira TNI yang juga bertugas mengkoordinir situs-stits tersebut.
Ia mengatakan Yunanto sebagai seorang operator komputer militer telah membantu membuat dan mengelola banyak situs berita, sebagai bagian dari upaya militer dengan bermitra bersama relawan dari kalangan non-militer, termasuk beberapa wartawan.
"Situs resmi TNI tidak dapat mempublikasikan semua yang kita lakukan, jadi ada beberapa kantor berita yang telah mendukung kami melaporkan berita positif, serta melawan situs negatif, atau berita-berita palsu," katanya.
Photo: Kitaorangpapuanews.com selintas memiliki tampilan seperti Detik.com (Foto: kitaorangpapuanews.com)
Pemberitaan dari situs-situs tersebut kemudian secara aktif disebarkan oleh sejumlah akun Twitter dan Facebook.
Twitter dan Facebook telah menutup sedikitnya 80 akun yang selama ini menjalankan propaganda Indonesia tentang Papua
- Begini Modus Sindikat Jual Beli Bayi Lewat Facebook
- Cabup Empat Lawang Joncik Muhammad Diisukan Meninggal, Teman & Keluarga Menangis
- Pakar Rilis Refleksi Komunikasi Satu Dekade Jokowi Lewat Govcom Insights
- Celeb Agency, Solusi Efektif Meningkatkan Engagement dan Promosi Produk
- Puja-puji Berubah Caci Maki, Jokowi seperti Sendiri
- Picu Kegaduhan di Medsos, Eks Asisten Stafsus Presiden Yasmin Nur Minta Maaf