Fadel Mengaku Ditekan DPRD Gorontalo
Dugaan Korupsi APBD Provinsi Gorontalo
Kamis, 26 Maret 2009 – 08:35 WIB
Dia juga menegaskan, SKB yang ditandatangani bersama Ketua DPRD Amir Piola Isa itu punya kekuatan hukum. ''Selama lima tahun saya bekerja sebagai gubernur, puluhan SKB saya buat. Mulai SKB pergeseran anggaran, pengaturan anggaran kembali, dan SKB lainnya. Baru setelah itu, dibuat perda-perdanya. Itu hal yang sering terjadi dalam pemerintahan daerah," kata Fadel.
Saat ditanya mengenai surat izin pemeriksaan (SIP) sebagai tersangka yang baru dikeluarkan setelah lima tahun diajukan, Fadel menjawab tidak tahu persis tanggal terbitnya SIP tersebut. ''Saya tidak tahu. Bisa aja mungkin menjadi sesuatu yang menyulitkan langkah saya ke depan. Tapi, saya tidak merasa seperti itu. Saya seorang pejabat publik, apa pun keterangan kepada saya, saya akan berikan keterangan yang baik-baik,'' ucapnya.
Fadel menegaskan, kasus Rp 5,4 miliar itu sebenarnya sudah diproses. Amir Piola sebagai tersangka telah diperiksa, bahkan diadili di Pengadilan Negeri Gorontalo, Pengadilan Tinggi Gorontalo, hingga MA. ''Saudara Amir Piloa Isa telah disidangkan, bahkan informasi yang kami terima, proses MA sudah selesai di mana Amir tidak terbukti korupsi, hanya penyalahgunaan kewenangan,'' kata Fadel. Selain itu, anggota DPRD penerima dana silpa juga dibebaskan karena telah mengembalikan uang negara tersebut. ''Apalagi saya yang tidak setuju (seharusnya ikut bebas),'' imbuh Fadel. Dia mempertanyakan di mana rasa keadilan apabila kejaksaan tetap memprosesnya sebagai tersangka.
Tak Pengaruhi Golkar
JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) tak mau disebut bekerja berdasar ''pesanan" di balik penetapan Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad sebagai
BERITA TERKAIT
- Pengukuhan Kepengurusan KWP 2024-2026, Ariawan: Saatnya Bersinergi dan Berkolaborasi
- KPK Dalami Keterlibatan David Glen di Kasus TPPU Abdul Gani Kasuba
- Jaksa Agung ST Burhanuddin Soal Jaksa yang Terlibat Judol Hanya Iseng-Iseng, Astaga!
- Pordasi Era Kepemimpinan Aryo Djojohadikusumo Siap Kirim Atlet ke Olimpiade LA 2028
- Menteri Hukum Lantik Widodo Jadi Dirjen AHU, Tekankan Supremasi Hukum yang Transparan
- Mendes Yandri dan Mensos Gus Ipul Teken MoU, Siap Berkolaborasi Entaskan Kemiskinan