Fadel Muhammad Usulkan KTA untuk UMKM dengan Bunga Satu Persen

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad mengusulkan pemberian Kredit Tanpa Agunan (KTA) untuk UMKM dengan bunga 1 persen sebagai stimulus ekonomi akibat pandemi Covid-19. Untuk itu pemerintah harus menginjeksi bank-bank BUMN dan Swasta untuk merealisasikan bantuan stimulus kepada UMKM itu.

“Injeksi sekitar Rp 40 triliun ke bank-bank BUMN agar segera direalisasikan untuk memacu pergerakan ekonomi di sektor UMKM. Namun Rp 40 T kami rasa tidak cukup. Kami usulkan paling tidak Rp 200 triliun,” kata Fadel Muhammad dalam diskusi Media Expert Meeting dengan tema “Bagaimana Menghadapi New Normal di Bidang Ekonomi, Apa yang Harus Dilakukan?” di Ruang GBHN, Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Media Expert Meeting ini dihadiri sekitar 20 jurnalis senior dari media cetak, online, radio dan televisi.

Fadel Muhammad menjelaskan pandemi Covid-19 berdampak pada ekonomi global dan nasional. Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2020 minus 5,2% dan pada 2021 diperkirakan 4,2%.

Untuk Indonesia, Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 ini 0%  dan pada tahun 2021 naik menjadi 4,8%. Menurut Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 diprediksi antara 0,9% - 1,9%. Dan pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi naik menjadi 5% - 6%.

“Dengan pertumbuhan sebesar itu ekonomi Indonesia bisa dikatakan stagnan. Pertumbuhan kredit perbankan diprediksi tumbuh 1 persen pada tahun 2020,” jelasnya.  

Fadel menambahkan semua sektor ekonomi terkena dampak pandemi Covid-19 termasuk UMKM. Sebanyak 47% UMKM terkena dampak Covid-19. “Untuk itu UMKM perlu disokong kelangsungannya dengan stimulan kredit,” ujarnya. Saat ini ada sekitar 60,6 juta UMKM yang telah terhubung ke lembaga pembiayaan formal dan sekitar 23 juta KUMKM (Koperasi – UMKM) yang berlum terhubung dengan lembaga pembiayaan atau perbankan.

Fadel yang pernah menjadi Ketua Komisi XI DPR ini menyebutkan hampir semua kegiatan ekonomi dalam keadaan sulit dan tidak likuid. Karena itu perlu keberanian pemerintah untuk mengambil langkah-langkah agar ekonomi menjadi likuid.