Fadel Tetap Berharap Bisa Jadi Caleg DPR

JAKARTA - Ketua DPD Golkar Gorontalo Fadel Muhammad merintis islah dengan Ketua DPP Partai Golkar Jusuf Kalla, Senin malam (22/9). Dalam pertemuan di kediaman dinas wapres, Fadel menjelaskan sejumlah isu yang menyebabkan dirinya terancam sanksi dari DPP Golkar.

Dalam pertemuan itu, Fadel Muhammad mengklarifikasi dua masalah yang menjadi alasan DPP Golkar menjatuhkan sanksi padanya. Pertama, dia mengakui sebagai manusia biasa kecewa karena DPP Partai Golkar mencoret namanya dari daftar caleg DPR.

Fadel mengaku kecewa karena pencalegannya pernah disetujui secara lisan oleh Jusuf Kalla pada Juni lalu. Selain itu, dia malu karena sudah mengirim surat pengunduran diri sebagai gubernur Gorontalo pada Presiden, serta telah meminta izin pada DPRD Gorontalo untuk menanggalkan jabatannya sebagai gubernur. "Saya bukan malaikat, jadi saya kira wajar kalau saya malu, kecewa, dan marah," kata dia.

Meski demikian, Fadel membantah kemarahannya lantas diwujudkan dalam bentuk manuver menggalang kekuatan untuk menggelar Munaslub Partai Golkar. "Tunjukkan pada saya, kapan saya pernah bicara meminta Munaslub. Setahu saya, yang bicara tentang itu hanya Yuddy Chrisnandi," kata dia.

Fadel lantas menyitir pernyataan Ketua DPP Partai Golkar Muladi yang menyatakan DPP Partai Golkar tidak punya bukti bahwa 33 DPD Partai Golkar pernah dihubungi Fadel untuk menggalang dukungan menggelar Munaslub.

"Saya akui ada pertemuan sejumlah kader Golkar asal Sulawesi di Gorontalo pada 8 Oktober. Tapi bukan pertemuan kader Golkar sejati seperti klaim Yuddy, melainkan pemberian gelar adat pada Sri Sultan Hamengkubuwono X," kata dia.

Kepada Kalla, Fadel juga membantah berupaya menggalang dukungan DPD Golkar se-Indonesia untuk mendesak konvensi Partai Golkar. Menurut dia, keputusan tentang konvensi atau tidak belum pernah dibicarakan Golkar, jadi tidak tepat berkomentar tentang konvensi atau Rapat Pimpinan Nasional Luar Biasa untuk memilih capres dari Partai Golkar.

"Jadi, tidak tepat kalau DPP memberi sanksi berdasarkan isu atau berita di media massa. Sanksi hanya kayak diberikan kalau sudah ada aksi nyata," papar doktor politik dari UGM ini.