Fadhil Kritik Hukuman Denda Rp 5 Juta Pada Tukang Bubur Saat PPKM Darurat
jpnn.com, BANDA ACEH - Anggota DPD RI M. Fadhil Rahmi menyoroti kasus yang menimpa sejumlah pedagang kecil, karena melanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Tukang bubur, bakso serta pemilik kafe di Tasikmalaya, Jawa Barat, dihukum denda sebesar Rp 5 juta karena disebut melanggar PPKM Darurat.
Fadhil menyerukan agar pemerintah dan penegak hukum mengedepankan edukasi daripada memberikan hukuman.
Wakil Ketua Komite III DPD RI asal Aceh ini mengemukakan hal tersebut di Banda Aceh, Senin (12/7).
Menurut Fadhil, tidak membolehkan mereka berdagang saja sudah merupakan suatu hukuman karena ekonominya terancam.
Maka dari itu, sebaiknya tidak lagi ditambah dengan sanksi denda yang memberatkan.
"Apalagi, ada indikasi diskriminasi dalam menjatuhkan hukuman."
"Para pedagang kecil dihukum denda jutaan rupiah, sedangkan pedagang besar hanya ratusan ribu rupiah. Ini sungguh terlalu," ucapnya.
Fadhil Rahmi mengkritik hukuman denda Rp 5 juta pada tukang bubur saat PPKM Darurat.
- Ketua DPD RI Apresiasi Kebijakan Efisiensi Presiden Prabowo pada Anggaran dan Belanja Pemerintah
- Perihal Kebijakan Opsen Pajak Dalam UU HKPD, Senator DPD RI Lia Istifhama: Prioritaskan Fungsi Ekologi
- Senator Dedi Batubara Hadiri Dialog Publik Kelompok Cipayung Plus Sumut Terkait 100 Hari Kabinet Prabowo
- Tinjau Pembangunan IKN Bersama Pimpinan MPR, Senator NTT Abraham Paul Liyanto: Membanggakan
- Temui Anggota PPUU DPD RI Lia Istifhama, FM3 Bahas Dampak Sosial Ekonomi Reklamasi Pesisir Surabaya
- Pimpinan Kelompok DPD RI di MPR Tinjau Pembangunan IKN, Begini Komentar Senator Dedi Batubara