Fadhil Kritik Hukuman Denda Rp 5 Juta Pada Tukang Bubur Saat PPKM Darurat

jpnn.com, BANDA ACEH - Anggota DPD RI M. Fadhil Rahmi menyoroti kasus yang menimpa sejumlah pedagang kecil, karena melanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Tukang bubur, bakso serta pemilik kafe di Tasikmalaya, Jawa Barat, dihukum denda sebesar Rp 5 juta karena disebut melanggar PPKM Darurat.
Fadhil menyerukan agar pemerintah dan penegak hukum mengedepankan edukasi daripada memberikan hukuman.
Wakil Ketua Komite III DPD RI asal Aceh ini mengemukakan hal tersebut di Banda Aceh, Senin (12/7).
Menurut Fadhil, tidak membolehkan mereka berdagang saja sudah merupakan suatu hukuman karena ekonominya terancam.
Maka dari itu, sebaiknya tidak lagi ditambah dengan sanksi denda yang memberatkan.
"Apalagi, ada indikasi diskriminasi dalam menjatuhkan hukuman."
"Para pedagang kecil dihukum denda jutaan rupiah, sedangkan pedagang besar hanya ratusan ribu rupiah. Ini sungguh terlalu," ucapnya.
Fadhil Rahmi mengkritik hukuman denda Rp 5 juta pada tukang bubur saat PPKM Darurat.
- Peringati Hari Raya Idulfitri 1446 H, Sultan: Mari Kita Saling Memaafkan dan Mendukung Dalam Pengabdian
- Semester Pertama Sebagai Anggota DPD RI, Dr Lia Istifhama Kembali Raih Award, Selamat
- Sultan Apresiasi Pemerintah Lakukan Transfer Tunjangan Guru ASN Secara Langsung
- Pererat Silaturahmi Antarstaf, FOKUS DPD RI Gelar Buka Puasa Bersama
- Ketua DPD RI Sultan B Najamudin Serahkan Bantuan untuk Korban Banjir di Bekasi
- Sultan Apresiasi Pemerintah Turunkan Harga Tiket Pesawat