FADKT: Mendikbud Rampok Kesejahteraan Dosen dan Tendik PTNB

“Kalau memang ini kembali buntu, pilihannya ada dua. Mogok mengajar massal atau UB ini kami kembalikan menjadi swasta. Kami sudah siapkan berkas judicial review-nya untuk dibawa ke MK. Kenapa? Karena sebenarnya lebih baik ketika swasta daripada negeri. Status kami jelas dan gaji juga lebih baik,” tukasnya.

Mantan Rektor UBT, Abdul Jabarsyah Ibrahim mengatakan. ketika masih menjabt telah berupaya mati-matian agar pemerintah pusat dapat memperhatikan hal ini. Bahkan kini, ketika ia sudah tidak lagi menjadi rektor, Jabarsyah terus ikut membantu dan mengupayakan agar para dosen dan tendik non-PNS UBT dapat menjadi PNS.

“Di awal ketika UBT menjadi negeri saya juga ikut memperjuangkan hal ini, bahkan sampai sekarang. Tapi begitu lah pemerintah pusat,” ulasnya.

Di sisi lain, Jabarsyah menilai upaya yang dilakukan FADKT UBT dengan rencana-rencana aksi tuntutannya itu sudah sangat tepat. Dalam artian, meminta bantuan pemerintah kota Tarakan maupun pemerintah provinsi tidak maksimal.

“Tidak maksimal. Meminta bantuan mereka tidak akan maksimal. Lebih baik seperti ini,” serunya.

Wakil Rektor II UBT, Agus Indarjo mengatakan, pihak rektorat pada prinsipnya akan mendukung upaya para dosen dan tendik non-PNS UBT dalam menyuarakan aspirasinya ke pemerintah pusat. Tentunya, upaya bantuan tersebut, kata Agus sesuai dengan kapasitas yang berlaku.

“Kami mendukung upaya teman-teman ini. Saya kira tuntutan teman-teman itu wajar. Jadi sesuai dengan kapasitas kami akan membantu dan mendukung hal ini,” janji Agus.(izo)