Fadli Sebut Data Lahan Prabowo Dilindungi UU, Masyarakat Tak Berhak Tahu

Menurut dia lagi, jika yang mengungkap itu sudah sangat hafal detail angka-angka aset tersebut, artinya memang sudah ada satu persiapan untuk membukanya. “Ini bagian yang harus menjadi kajian apakah ini ada abuse of power atau tidak,” ungkap Fadli.

Menurut Fadli, lahan yang disinggung Jokowi itu salah satunya adalah PT Kiani Kertas di Kalimantan Timur, juga diperoleh secara legal. Prabowo membeli lewat proses lelang terbuka Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Dia mengatakan, Prabowo dalam debat sudah mengatakan bahwa lahan itu berstatus HGU. “Sehingga penyebutan (oleh Jokowi) ini adalah suatu hal yang saya kira bisa dikatagorikan memang menyerang secara pribadi, karena ini dikaitkan dengan kepemilikan lahan padahal sangat berbeda,” katanya.

Dia mengatakan, kalau mau dibuka saja informasi soal siapa yang menguasai lahan di Indonesia. Hal itu akan memperlihatkan bagaimana peta tanah Indonesia ini yang sudah habis dikuasai sejumlah atau segelintir orang.

Namun, tegas dia, kalau Prabowo sudah jelas sebagai seorang nasionalis dan pengusaha nasional, membeli itu dari BPPN dalam lelang terbuka. “Itu saya kira adalah penyelamatan terhadap aset-aset. Berapa banyak aset-aset yang dikuasai asing sejak Indonesia mengalami krisis ekonomi,” ungkapnya.

Fadli mengatakan, soal lahan HGU Prabowo itu juga sudah direspons Wakil Presiden Jusuf Kalla yang memastikan sudah dilakukan secara sah dan tidak ada masalah sama sekali.

Bahkan, kata dia, Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin, Erick Thohir, juga sudah meminta maaf terkait persoalan yang dibuka Jokowi di debat itu. (boy/jpnn)