Fadli Sebut MKD Kompak Serahkan Kursi Ketua ke Gerindra

jpnn.com - JAKARTA-Kemesraan PKS-Gerindra yang sudah terbangun sejak Pilpres 2014 lalu kini diisukan berada di ujung tanduk. Pergantian ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dari kader PKS Surahman Hidayat ke politikus Gerindra Sufmi Dasco Ahmad jadi penyebabnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon membantah ada perpecahan antara dua anggota tersisa Koalisi Merah Putih (KMP) tersebut. Menurut dia, masalah ini akan dibicarakan secara baik-baik dalam waktu dekat.

”Soal pergantian Surahman ke Dasco, KMP pecah itu tidak benar. Saya kira itu sudah kita rapatkan, mungkin sudah ada penjelasan juga dari Ketua DPR RI waktu itu nanti kita akan bahas pada masa awal sidang. Ada semacam kesepakatan,” terang Fadli Zon, kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/8).

Wakil ketua DPR RI itu kembali menegaskan, koalisi PKS-Gerindra tidak akan pecah akibat gejolak di MKD. Terlebih, secara teknis tidak ada yang salah dengan pergantian tersebut.

Fadli pun mengklaim bahwa Gerindra tidak pernah mengincar kursi ketua MKD. Namun, ketika itu ada rapat internal MKD yang memutuskan pengganti Surahman adalah kader Gerindra. ”Ya itu bukan keinginan Gerindra juga, karena waktu itu ada semacam rapat internal, saya kira sampai di situlah,” tegas Fadli.

Disinggung mengapa pergantian itu dari PKS tidak kepada kader PKS kembali? Fadli ogah memberikan jawaban. ”Saya tidak mau menjelaskan itu, tapi ditanya saja ke pihak MKD, karena mereka yang melakukan rapat internal. Saya tiga kali sudah mempertanyakan tentang rapat tersebut, tapi karena itu keputusannya seperti kompak, suara bulat, nah kita kan hanya memfasilitasi, itu saja,” kilah dia.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini memprotes keras atas keputusan pergantian posisi Ketua MKD dan menyebutnya sebagai aksi kudeta yang tidak beretika, menyalahi kesepakatan dan fatsun politik yang telah dibangun di DPR. 

”Pelantikan saudara Sufmi Dasco dari Gerindra sebagai ketua MKD adalah kudeta atas fatsun dan konvensi yang telah disepakati di DPR. Jelas ketua MKD adalah hak Fraksi PKS merupakan paket pimpinan yang bersifat tetap yang disahkan sejak awal periode,” tukasnya.