Fadli Suarakan Politik Inklusif di Depan Parlemen Dunia

Sedangkan dalam skala global, Fadli mengajak seluruh delegasi merespons positif perjanjian Automatic Exchange of Information (AEoI) yang akan berlaku pada 2018. “Perjanjian tersebut merupakan sarana untuk membuka informasi perpajakan. Hanya dengan sistem pajak yang adil kita bisa memperkecil ketimpangan,” katanya.

Selain itu, katanya, Fadli juga mendorong agar pembangunan ekonomi semakin inklusif dan tidak terjebak pada indikator pertumbuhan semata. “Untuk menciptakan pembangunan inklusif tersebut, persis di situ diperlukan mekanisme penyusunan kebijakan yang bersifat inklusif pula, agar kebijakan publik yang dihasilkan lebih demokratis dan inklusif,” sambungnya.

Fadli meyakini komunitas parlemen dunia bisa berkontribusi dalam menciptakan demokrasi politik yang inklusif tersebut. “Termasuk berkontribusi menciptakan perdamaian global dan stabilitas kawasan. Tanpa stabilitas dan perdamaian, mustahil bagi kita untuk melakukan pembangunan yang inklusif,” tegasnya.(adv/jpnn)