Fadli Tak Mau Bawaslu Garap Sandi soal Tuduhan Andi Arief
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon tak akan memerkarakan Andi Arief yang menuding Sandiaga S Uno telah membayar Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendampung Prabowo Subianto.
Menurutnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga tak perlu memproses tuduhan wakil sekretaris jenderal Partai Demokrat (PD) itu dengan memanggil Sandiaga ataupun PAN dan PKS.
"Saya kira tidak ada kasus dalam hal ini. Karena itu cuma satu ujaran yang tidak ada dasarnya. Dan apalagi tidak terjadi apa-apa," kata Fadli di sela-sela proses tes kesehatan Prabowo dan Sandiaga di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Senin (13/8).
Hanya saja Fadli mengatakan, untuk memenangkan calon dalam pemilihan presiden (pilpres) tentu membutuhkan logistik. Menurutnya, wajar jika kandidat mengeluarkan dana untuk memenuhi kebutuhan logistik.
"Harus ada kontribusi dari kandidat, dari Pak Prabowo, dari Pak Sandi, dari partai-partainya, seperti apa, kemudian bagaimana. Kami persiapkan saksi-saksi, atribut, spanduk, baliho atau billboard dan macam-macam," kata Fadli.
Soal batasan tentang jumlah kontrsibusi, wakil ketua DPR itu menegaskan bahwa persoalan tersebut masih menjadi perdebatan. Namun, Fadli memastikan tak ada aturan yang dilanggar.
"Nanti sesuai dengan aturan, apalagi mau dikonsultasikan dengan KPK dan sebagainya. Kan saya kira bagus," jelas Fadli. (tan/jpnn)
Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menyatakan, Bawaslu tak perlu memproses tuduhan Andi Arief soal Sandiaga Uno bagi-bagi duit ke PAN dan PKS.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Gandeng BRIN, Mendes Yandri Yakin Sukses Majukan Desa hingga Tingkatkan GDP Indonesia
- Puluhan Tahun Bereng Prabowo, AKA Yakin Programnya Bersama Ahmad Ali Akan Terealisasi
- Menbud Fadli Zon Dorong Kolaborasi Agar Budaya Indonesia Mendunia
- Jadi Pilihan Prabowo, Ahmad Ali-AKA Menyambut Kemenangan Besar di Pilkada Sulteng
- Laut China Selatan, Teledor Atau Terjerat Calo Kekuasaan
- Prabowo Bakal Suntik Mati Operasional PLTU dalam 15 Tahun