Fadli Zon Anggap Mendagri Lebay
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai reaksi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terhadap Veronica Kuman Liau, orator pendukung Basuki Tjahaja Purnama yang mengecam rezim Presiden Joko Widodo, terlalu lebay.
Terlebih Mendagri bereaksi sampai membuka identitas kependudukan milik Veronica, karena masalah perbedaan pendapat saja. "Menurut saya sih berlebihan," tegas Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (12/5).
Menurut Fadli, setiap orang bebas berpendapat. Selain itu kebebasan berpendapat di muka umum juga dijamin undang-undang dan konstitusi. "Terlepas apa pun pendapatnya, kecuali pendapat itu melanggar hukum. Tapi kalau ada orang berpendapat cuma bicara begitu, kan?" katanya.
Dia menilai apa yang diungkapkan Veronica itu adalah bagian dari kebebasan berekspresi dan tidak boleh dikriminalisasi. "Mau dukung Pak Ahok, mau dukung Pak Jokowi, mau mengkritik Pak Jokowi itu kan pendapat. Dan itu dijamin oleh konstitusi," tegasnya.
Soal apakah Veronica bisa menuntut Mendagri, Fadli berpendapat itu tergantung yang bersangkutan saja. "Kalau misalnya masalah ini diselesaikan dengan dialog mungkin bisa diselesaikan," katanya.
Menurut Fadli, sudah terlalu banyak masalah yang menimbulkan ketidakpastian. Harusnya, kata dia, pemerintah membuat satu iklim yang kondusif, aman, nyaman. "Pasti orang akan mau berinvestasi," pungkas anak buah Prabowo Subianto di Partai Gerindra itu. (boy/jpnn)
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai reaksi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terhadap Veronica Kuman Liau, orator pendukung Basuki Tjahaja Purnama
Redaktur & Reporter : Boy
- Bawa Diplomasi Budaya di Lawatan Prabowo, Fadli Zon Teken Kesepakatan dengan Menteri Kebudayaan India
- Fadli Zon Kunjungi Surakarta, Ahli Waris Panembahan Hardjonagoro Hibahkan 47 Arca
- Desak Mendagri Copot Pj Bupati Lahat, Massa Aksi Sorot Dugaan Korupsi
- Fadli Zon Targetkan Situs Kesultanan Banten Lama jadi Cagar Budaya Nasional di 2025
- Komisi II Bakal Undang Mendagri-KPU Bahas Opsi Pelantikan Kepala Daerah Terpilih
- Rahmat Saleh PKS Minta Mendagri Lantik Kepala Daerah Tak Bersengketa Sesuai Jadwal