Fadli Zon Desak Pemerintah Bantu Muslim Uighur

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyoroti serius dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dialami lebih dari satu juta masyarakat Uighur di Xinjiang, Tiongkok. Dia mendesak pemerintah Indonesia untuk bersuara membela etnis yang mayoritas beragama Islam tersebut.

Menurut Fadli, berdasarkan pemberitaan media internasional, perlakuan diskrimiantif dan tindakan represif pemerintah Tiongkok terhadap masyarakat Uighur sebenarnya sudah berlangsung cukup lama.

"Tapi, sayangnya belum ada negara muslim, termasuk Indonesia, yang berani mengecam tindakan pemerintah Tiongkok," kata Fadli dalam siaran persnya, Sabtu (15/12).

Menurut wakil ketua umum Gerindra itu, meski diberikan status otonomi, penduduk muslim di Xinjiang mengalami perlakuan represif. Mereka mengalami perlakukan diskriminatif, baik diskriminasi agama, sosial, maupun ekonomi.

Bahkan, lanjut dia, berdasarkan hasil investigasi UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination dan Amnesty International and Human Rights Watch yang dikeluarkan pada Agustus lalu, sekitar dua juta warga Uighur ditahan otoritas Tiongkok di penampungan politik.

"Banyak para tahanan yang dipenjara untuk waktu yang tidak ditentukan dan tanpa dakwaan. Bahkan ironisnya, penahanan tersebut tidak sedikit yang berujung pada penyiksaan, kelaparan, dan kematian," jelasnya.

Dia menambahkan, melihat kenyataan seperti ini seharusnya pemerintah Indonesia bersuara. Tidak diam seperti sekarang.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia punya tanggung jawab moral lebih atas nasib jutaan Muslim Uighur. "Sebab jika tidak, ini bisa menjadi bencana kemanusiaan yang lebih besar," katanya.