Fadli Zon: Diplomasi Politik Luar Negeri Tak Bisa Cuma Pakai Smartphone
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan dalam menjalankan fungsi diplomasi politik luar negeri, DPR tidak bisa hanya menggunakan smartphone.
Hal itu dia tegaskan menjawab sindiran Presiden Joko Widodo alias Jokowi kepada eksekutif dan legislatif agar mengurangi kunjungan ke luar negeri. "Ya diplomasi bagaimana (mau diganti pakai smartphone)?" kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8).
Fadli menegaskan parlemen di seluruh dunia melakukan diplomasi politik luar negeri. Mereka berkunjung ke negara lain melakukan pertemuan. "Kalau pemerintah kan punya Kementerian Luar Negeri, dan Kedutaan Besar RI sebagai ujung tombak," ujar wakil ketua umum Partai Gerindra itu.
BACA JUGA: Jokowi Sindir Eksekutif dan Legislatif yang Suka Kunker ke Luar Negeri
Fadli menuturkan, DPR sekarang ini tidak ada lagi studi banding. Yang ada, kata dia, adalah diplomasi parlemen dan kunjungan kerja.
Anak buah Prabowo Subianto di Partai Gerindra itu menegaskan, persoalan ini sudah diatur di dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). "Saya kira setuju kalau mau lakukan efisiensi di level eksekutif. Kalau di level DPR ada diplomasi parlemen memang," katanya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengingatkan eksekutif untuk melakukan efisiensi anggaran. Salah satunya adalah tidak sering melakukan kunjungan ke luar negeri. “Untuk apa studi banding ke luar negeri, padahal informasi yang ingin didapat semua ada di smartphone,” kata Jokowi disambut tepuk tangan dalam Sidang Bersama DPR dan DPD di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8).
Jokowi lantas memperlihatkan telepon seluler. Jokowi menegaskan bahwa mau ke Amerika Serikat, Rusia, Jerman, semua ada di smartphone semua. “Mau ke Amerika ada di sini semua, mau ke Rusia, ada di sini semua. Mau ke Jerman, di sini sudah ada semuanya," ungkap Jokowi dalam sidang yang dipimpin Ketua DPD Oesman Sapta Odang itu.
Fadli Zon menjawab sindiran Presiden Jokowi kepada eksekutif dan legislatif agar mengurangi kunjungan ke luar negeri.
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Perdana di Era Prabowo, Pameran Lukisan Tunggal Seniman Kawakan Ini Diberedel