Fadli Zon Ingatkan Jokowi Setop Bagi-bagi Sembako Pakai APBN
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menginginkan evaluasi anggaran pengadaan tas sembako bantuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menembus angka Rp 3 miliar. Dia khawatir alokasi anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dalam proyek itu malah disalahgunakan untuk kepentingan pencalonan Jokowi di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.
“Itu yang saya katakan ini presiden rasa capres ya, jadi jangan sampai presiden bertindak sebagai capres melakukan kampanye terselubung menggunakan uang negara, begitu. Jadi tidak bolehlah itu dan harus dihentikan,” kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Senin (23/4).
Menurut Fadli, cara-cara seperti itu tidak bisa dilakukan lagi di rezim seperti sekarang ini. Di masa lalu, kata dia, mungkin saja hal seperti ini bisa terjadi.
“Kami di DPR ketika pembicaraan mengenai anggaran tidak masuk ke satuan-satuan teknis, jadi kami tidak tahu anggaran itu gelondongan. Tentu nanti di komisi terkait bisa ditanyakan,” paparnya.
Lebih lanjut Fadli mengaku melihat ada kesan presiden bertindak sebagai capres. Misalnya, Jokowi dalam beberapa kegiatan malah membagi-bagikan langsung sesuatu kepada rakyat.
“Bahkan patut diduga pembagian sertifikat yang secara hampir di setiap tempat itu, menurut saya juga bukan cara yang sesuai dengan prosedur tetap pada umumnya,” katanya.
Bahkan, Fadli menilai foto Jokowi yang diselipkan di sertifikat yang dibagikan jelas tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. “Harusnya dihentikan dan itu bisa juga tanda memang tidak terlalu percaya diri juga menghadapi 2019,” ungkapnya. (boy/jpnn)
Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghentikan bagi-bagi bantuan sembako untuk rakyat yang menggunakan APBN.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Perdana di Era Prabowo, Pameran Lukisan Tunggal Seniman Kawakan Ini Diberedel