Fadli Zon: Integritas Sebagai Kunci Pemberantasan Korupsi

Fadli Zon: Integritas Sebagai Kunci Pemberantasan Korupsi
Presiden Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) Fadli Zon, yang juga Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI. Foto: Humas DPR RI

“Ketiga rekomendasi tersebut, menjadi kunci untuk membentuk suatu pemerintahan yang tidak hanya berintegritas, namun juga responsif terhadap berbagai permasalahan.”

Penyelenggaraan the 7th Global Conference of Parliamentarians Against Corruption, yang bertepatan dengan peringatan hari anti korupsi sedunia, menandai berakhirnya tanggung jawab Fadli Zon sebagai Presiden GOPAC.

“Sejak saya dilantik sebagai Presiden GOPAC periode 2015-2017, dan terpilih kembali untuk periode 2017-2019, saat ini keanggotaan GOPAC telah hadir di 65 negara yang terbagi ke dalam 5 regional chapter; Arab, Afrika, Amerika Latin, Asia Tenggara, dan Oseania.”

“Selama dua periode tersebut, GOPAC berhasil memberikan kontribusi yang luas pada tiga isu utama; Sustainable Development Goals (SDGs), implementasi UNCAC, dan Open Government.”

“Untuk mendorong implementasi SDGs, misalnya, pada 2016 GOPAC bekerjasama dengan United Nation Development Program (UNDP), Islamic Development Bank (IsDB), dan Westminister Foundation for Democracy (WFD), berkolaborasi menghasilkan “Handbook on the Role of Parliament in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs).”

“Buku ini dalam Konferensi Parlemen Global yang diadakan oleh World Bank dan IMF pada April 2017, berhasil dijadikan rujukan seluruh parlemen dunia dalam mengawal implementasi SDGs.”

“Dalam mendukung efektivitas implementasi Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC), keterlibatan GOPAC dimulai dengan keikutsertaan pada penandatanganan konvensi tersebut di Merida, Meksiko, 2003. Dukungan ini kemudian berlanjut melalui penyelenggaraan Konferensi Global di Arusha, Tanzania pada September 2006, dan keterlibatan GOPAC pada Forum Parliamentarians yang ke-7, dalam rangkaian kegiatan Conference of State Parties (CoSP) for UNCAC di Kantor Pusat PBB, Wina, Austria.

“Sementara itu untuk isu Open Government, GOPAC bersama Westminister Foundation for Democracy (WFD), berhasil membangun inisiatif bersama untuk mendorong keterbukaan institusi parlemen.  Melalui inisiatif ini, GOPAC telah mengembangkan sejumlah instrumen, seperti Handbook of Financial Oversight, Handbook on Improving Democratic Accountability, dan Guidelines to Strengthen Oversight through Parliamentarian Donor Collaboration.”

Integritas adalah antitesa dari korupsi. Itu sebabnya, budaya integritas menjadi elan vital bagi setiap penyelenggara pemerintahan, dalam mendukung tercapainya agenda pembangunan berkelanjutan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News