Fadli Zon Kaget Baca Kabar Setnov Masuk Daftar Cekal

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon mengaku kaget mendengar kabar tentang Setya Novanto dicegah oleh imigrasi atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Politikus Partai Gerindra itu baru memperoleh kabar tentang pencegahan atas ketua DPR tersebut dari pemberitaan media. Apalagi pencegahan itu terkait penyidikan perkara korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
“Tentu ini kan masih dalam proses yang dilakukan (KPK, red), walaupun saya cukup kaget juga. Kami hargai proses hukum,” kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/4.
Namun, Fadli menegaskan bahwa pencegahan atas Novanto tidak mengganggu kinerja pimpinan DPR. Sebab, katanya, hal itu merupakan peristiwa yang terkait dengan masa lalu atau Novanto sebelum jadi ketua DPR.
Fadli menambahkan, kinerja pimpinan DPR tidak bergantung pada satu orang. “Kami kan kolektif kolegial,” katanya.
Dia mengatakan, hal ini juga tidak perlu sampai dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Sebab, hal yang dialami Setnov -sapaan Novanto- bukan terkait dengan jabatannya sebagai ketua DPR. “Itu kan urusan bukan sebagai ketua DPR,” tegas Fadli.(boy/jpnn)
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon mengaku kaget mendengar kabar tentang Setya Novanto dicegah oleh imigrasi atas permintaan Komisi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- KPK Sinyalir Uang Jutaan Dolar dari Izin Tambang era Rita Mengalir ke Japto dan Ahmad Ali
- KPK Sinyalir Satori dan Heri Gunawan Selewengkan Dana CSR BI Lewat Yayasan
- KPK Telusuri Aset Wali Kota Semarang Hevearita, Potensi Penyitaan Menguat
- Mbak Ita & Suami Ditahan KPK, Balai Kota Semarang Sambut Pimpinan Baru
- KPK Dalami Korupsi Shelter Tsunami NTB, Waskita Karya Berpotensi Jadi Tersangka Korporasi
- Seusai Mengakhiri Jabatan Wali Kota Semarang, Mbak Ita dan Suami Langsung Ditahan KPK