Fadli Zon: Kasus Munir Terjadi di Era Presiden Megawati

jpnn.com - JAKARTA - Sebagai kader PDI Perjuangan, calon presiden (capres) Joko Widodo alias Jokowi dinilai tidak layak berbicara tentang kasus pelanggaran HAM.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, rekam jejak partai berlambang banteng moncong putih itu di bidang HAM jauh dari kata baik.

Fadli pun menyebutkan sejumlah kasus pelanggaran HAM yang terjadi dan tidak mampu diselesaikan ketika Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri berkuasa sebagai presiden. Di antaranya, pembunuhan aktivis HAM Munir Thalib dan tokoh masyarakat Papua Theys Eluay.

"Tanya dong sama yang waktu itu berkuasa, pemerintahan siapa itu. Jadi saya kira mereka seharusnya menghentikan hal seperti itu. Karena  seperti memukul air di dulang memercik ke muka sendiri. Jadi mereka semua harus ngaca, bercermin dalam soal HAM," kata Fadli kepada wartawan di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Senin (9/6).

Apalagi, lanjut Fadli, kini barisan pendukung Jokowi juga diisi oleh orang-orang yang bermasalah dengan HAM. Ia menyebut nama mantan Deputi BIN  Muchdi PR yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Munir.

Fadli pun menyinggung inkonsistensi PDIP yang pada pemilu 2009 ikut mengusung Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden. Ketika itu, Mega dan PDIP sama sekali tidak mempertanyakan masalah dugaan pelanggaran HAM.

"Isu HAM diangkat bukan untuk mencari keadilan atau hukum, tetapi hanya menjadi alat komoditas politik jangka pendek, dan ini yang dilakukan oleh tim Jokowi," ujarnya. (dil/jpnn)