Fadli Zon Kecam Sikap Pemerintah terhadap Buruh Asing

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai, isu bakal masuknya jutaan buruh asal Tiongkok sangat sensitif dan harus disikapi secara hati-hati oleh pemerintah. Isu itu tidak boleh sama sekali digampangkan.

Fadli mengatakan, konflik etnis yang melibatkan etnis Tiongkok di masa lalu, telah menjadi luka kolektif bangsa. Kita tidak ingin soal buruh asing ini akan mengusik kembali konflik dan luka lama itu.

“Kita punya problem sejarah terkait konflik etnis yang melibatkan etnis China, baik pada masa kolonial maupun sesudah kemerdekaan. Itu sebabnya, isu mengenai buruh asing asal China merupakan isu sensitif. Pemerintah tidak boleh menggampangkan isu ini menjadi semata-mata soal angka atau ekonomi," ujar Fadli melalui keterangan tertulisnya, Minggu (17/7).

Selain itu, isu mengenai buruh asing asal Tiongkok ini muncul ketika perekonomian nasional sedang dalam kondisi tidak baik. Ketimpangan ekonomi juga sedang parah-parahnya.

Pemerintah mestinya sensitif mengenai hal ini. Jangan sampai, ujar Fadli, pemerintah dianggap telah merampas kesempatan kerja bagi rakyatnya sendiri.

“Kemudian, China saat ini sedang menjadi sorotan dunia, terutama dalam persoalan konflik Laut China Selatan. Kita perlu menempatkan isu buruh asal China ini dalam konteks geopolitik dan geoekonomi juga, agar jangan sampai mengorbankan kepentingan nasional atau kepentingan strategis Indonesia,” tutur wakil rakyat asal daerah pemilihan Jawa Barat ini..

Fadli lebih jauh menyoroti keganjilan pernyataan pemerintah dalam menyikapi persoalan ini. Menaker menyatakan bahwa jika jumlah tenaga kerja asing cenderung turun. 

"Ini kan aneh. Padahal kita sudah masuk ASEAN Economic Community dan apalagi sejak Juni 2015 lalu pemerintah telah membebaskan visa kunjungan dari 169 negara ke Indonesia. Pasti ada persoalan di situ. Apalagi, sebagaimana yang bisa dibaca dari berbagai berita, munculnya imigran-imigran gelap makin sering terjadi di Indonesia. Jangan sampai turunnya angka tenaga kerja asing yang dicatat oleh Kementerian Tenaga Kerja merupakan efek dari lemahnya pengawasan dan penegakkan hukum. Harus dicek benar itu,” papar Fadli.