Fadli Zon Minta RUU HIP Ditarik
jpnn.com, JAKARTA - Keputusan pemerintah menunda pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) mendapat apresiasi dari Anggota DPR RI Fadli Zon.
Lewat akun Twitternya, Fadli yang juga wakil ketua umum Partai Gerindra bahkan meminta RUU yang menjadi usul inisiatif DPR ini tidak sekadar ditunda pembahasannya, tetapi harus ditarik dari program legislasi nasional.
"Sikap bagus dari Pemerintah. Tak usah ditunda, langsung ditarik saja, dicabut. RUU HIP ini mendegradasi Pancasila," tulis @fadlizon, beberapa saat lalu, Selasa (16/6).
Pemerintah hari ini memutuskan penundaan pembahasan RUU HIP. Kabar ini disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD melalui akun Twitter-nya Selasa sore.
"Terkait RUU HIP, pemerintah menunda untuk membahasnya dan meminta DPR sebagai pengusul untuk lebih banyak berdialog dan menyerap aspirasi dulu dengan semua elemen masyarakat. Pemerintah masih lebih fokus dulu untuk menghadapi pandemi Covid-19. Menko Polhukam dan Menkum-HAM diminta menyampaikan ini," tulis @mohmahfudmd.
RUU HIP menuai kritik dari banyak pihak lantaran dianggap mendegradasi nilai Pancasila. Mulai ide Pancasila dikerucutkan jadi trisila hingga ekasila.
Kemudian, RUU tersebut tidak mencatumkam TAP MPRS Nomor 25/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang Pembubaran PKI, pernyataan sebagai pertai terlarang di seluruh wilayah NKRI bagi PKI dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme. (fat/jpnn)
Keputusan pemerintah menunda pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) mendapat apresiasi dari Anggota DPR RI Fadli Zon.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Pengamat Hardjuno Soroti Langkah DPR Memasukkan RUU Tax Amnesty ke Prolegnas 2024
- DPR Minta Kejaksaan Profesional di Sidang Praperadilan Tom Lembong
- Menbud Fadli Zon Dorong Kolaborasi Agar Budaya Indonesia Mendunia
- KPK Incar Aset Anwar Sadad yang Dibeli Pakai Duit Kasus Korupsi Dana Hibah
- Siang Ini, DPR Pilih Lima Capim dan Cadewas KPK Pakai Mekanisme Voting
- Harapkan Semua Target Prolegnas 2025 Tercapai, Sultan Siap Berkolaborasi dengan DPR dan Pemerintah