Fadli Zon: Pemerintah Harus Buru Wajib Pajak Kelas Kakap

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah memanfaatkan bocornya data firma hukum yang berbasis di Panama, Mossack Fonseca, untuk memburu para wajib pajak kelas kakap yang selama ini menyembunyikan harta mereka di luar negeri.

Fadli menyebutkan, sesudah krisis finansial 2008, pemimpin negara-negara G-20 berusaha untuk menutup defisit fiskal akibat krisis. Mereka berusaha memaksimalkan pajak, termasuk dengan mengejar kekayaan warganya yang disembunyikan di luar negeri.

Karena itu, terbongkarnya, atau sengaja dibongkarnya dokumen Panama Papers ini kata Fadli, bisa dibaca sebagai bagian dari agenda itu. Dari sisi pajak, setiap negara memang harus mengoptimalkan penerimaan pajaknya, terutama dari para wajib pajak kelas kakap.

"Di titik ini, pemerintah Indonesia seharusnya bisa ikut mengambil keuntungan dari bocornya dokumen itu, terutama untuk menghitung kembali potensi penerimaan negara dan menutup celah regulasi perpajakan. Jangan hanya wajib pajak kecil-kecil yang dikejar pemerintah," kata Fadli melalui keterangan tertulis, Kamis (7/4).

Hanya saja, lanjut politikus Gerindra itu, tentunya pemerintah harus melakukan verifikasi lebih dulu dan berhati-hati, sebab pendirian badan legal ‘special purpose vehicle’ di negara-negara ‘tax haven’ tidak serta merta bisa dianggap illegal.

"Yang harus ditelusuri adalah perusahaan-perusahaan yang didirikan untuk tujuan pencucian uang hasil korupsi, narkoba, atau kejahatan terorganisir lainnya. ini yang harus diusut oleh pemerintah," tegasnya.

Bocornya dokumen ini, kata Waketum DPP Gerindra ini harus dimanfaatkan untuk upaya penegakan hukum, baik di bidang perpajakan, potensi tindak pidana korupsi, atau dana haram narkoba.

"Harus ada sikap pemerintah menanggapi Panama Papers ini secara jelas dan konkrit, bukan sekedar pernyataan akan mempelajari. Sebaiknya segera dibentuk tim kerja khusus menanggapi Panama Papers ini," pungkasnya.(fat/jpnn)