Fadli Zon: Pemindahan Ibu Kota Terkesan Gegabah
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai wacana pemindahan ibu kota pada 2018, terburu-buru. Fadli mengingatkan wacana tersebut perlu dikaji mendalam.
"Saya kira terburu-buru, apalagi dengan persoalan pemerintah yang banyak. Ambisinya besar, tapi dengan pendanaan yang berat, sehingga semakin banyak utang luar negeri," kata Fadli Zon, Rabu (5/7).
Menurut Fadli, momentum pemindahan ibu kota untuk saat ini belum tepat. Sebab, negara belum memiliki anggaran untuk pemindahan.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, pemindahan ibu kota memerlukan anggaran besar, sementara banyak proyek infrastruktur terancam mangkrak karena kesulitan dana.
"Konsentrasi dulu saja pemerintah. Enggak usah jauh-jauh memikirkan pindah ibu kota. Itu pekerjaan besar. Pekerjaan kecil sekarang bagaimana menyediakan lapangan pekerjaan ke masyarakat. Bagaimana menyejahterakan masyarakat yang makin sulit, itu saja, enggak usah mikir ibu kota," tuturnya.
Fadli juga akan mengecek aturan pemindahan ibu kota, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Sehingga, ia menilai keputusan itu semestinya memerlukan persetujuan DPR.
"Tapi setahu saya enggak pernah ada presedennya pemindahan ibu kota itu. Jadi saya kira itu masih mimpi lah. Lebih baik fokus kepada persoalan jangka pendek," sarannya.
Fadli menuturkan, pemindahan ibu kota memerlukan perencanaan yang matang serta pelaksanaan jangka panjang. Ia mencontohkan Malaysia yang membuat Putra Jaya sebagai pusat pemerintahan. Sedangkan Kuala Lumpur menjadi pusat bisnis.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai wacana pemindahan ibu kota pada 2018, terburu-buru. Fadli mengingatkan wacana tersebut perlu dikaji mendalam.
- Polemik Hasto Tersangka, Habiburokhman Gerindra: Sampai Kiamat Enggak Selesai
- Komisi III DPR Sebut Polri Paling Responsif Tindaklanjuti Pengaduan Masyarakat
- Said Abdullah PDIP Mendukung Pelaksanaan APBN 2025 untuk Rakyat
- Darurat Penyelamatan Polri: Respons Terhadap Urgensi Pengembalian Reputasi Negara Akibat Kasus Pemerasan DWP 2024
- Legislator PKS Desak Kejagung & BPK Sita Duit Judi Online Rp 187,2 Triliun di Lembaga Keuangan
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah