Fadli Zon Pengin Banget MK Batalkan Presidential Threshold

jpnn.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengharapkan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan ketentuan presidential threshold (PT) 20 persen kursi DPR dan 25 persen suara sah nasional dalam UU Pemilu. Wakil ketua DPR itu menegaskan, Gerindra sejak semula menolak PT.
"Ini harusnya dijadikan semacam rujukan, karena 20 persen itu sudah pernah dipakai untuk Pilpres 2014. Bagaimana threshold yang sudah dipakai sudah basi kok mau dipakai lagi," kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/7).
Padahal, ujar Fadli, situasi maupun konfigurasi politik saat ini sudah berubah dan sangat berbeda dibandingkan 2014. Karena itu, Fadli berpendapat, semestinya besaran PT bisa nol persen sehingga memberikan kesempatan luas bagi figur potensial untuk maju sebagai calon presiden.
"Jangan berbicara tentang siapa yang diuntungkan, tapi bicara dulu aturan yang benarnya seperti apa," katanya.
Fadli menegaskan, yang benar adalah meniadakan presidential threshold karena pemilihan presiden dan pemilu legislatif digelar bersamaan. "Jadi saya kira itu lebih fair," tegasnya.(boy/jpnn)
Fadli Zon menyatakan, situasi politik saat ini sudah berbeda dibandingkan 2014 sehingga pemberlakuan presidential threshold sudah tak tepat lagi.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Fadli Zon Minta Bamus Betawi Rapatkan Barisan Kembangkan Budaya Jakarta
- Irving Siap Cabut Gugatan PSU Pilkada Siak yang Diajukan Wakilnya di Sidang Perdana
- PFN Gelar Pelepasan Delegasi Camp Broadway Indonesia Menuju The New York Pops
- 7 Gugatan Hasil PSU Pilkada Sudah Masuk ke MK, Ini Daftarnya
- Prajurit Aktif Gugat UU TNI ke MK, Imparsial: Upaya Menerobos Demokrasi
- Megawati Tonton Teater di GKJ, Menterinya Prabowo Ikut Hadir