Fadli Zon Pengin Banget MK Batalkan Presidential Threshold
jpnn.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengharapkan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan ketentuan presidential threshold (PT) 20 persen kursi DPR dan 25 persen suara sah nasional dalam UU Pemilu. Wakil ketua DPR itu menegaskan, Gerindra sejak semula menolak PT.
"Ini harusnya dijadikan semacam rujukan, karena 20 persen itu sudah pernah dipakai untuk Pilpres 2014. Bagaimana threshold yang sudah dipakai sudah basi kok mau dipakai lagi," kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/7).
Padahal, ujar Fadli, situasi maupun konfigurasi politik saat ini sudah berubah dan sangat berbeda dibandingkan 2014. Karena itu, Fadli berpendapat, semestinya besaran PT bisa nol persen sehingga memberikan kesempatan luas bagi figur potensial untuk maju sebagai calon presiden.
"Jangan berbicara tentang siapa yang diuntungkan, tapi bicara dulu aturan yang benarnya seperti apa," katanya.
Fadli menegaskan, yang benar adalah meniadakan presidential threshold karena pemilihan presiden dan pemilu legislatif digelar bersamaan. "Jadi saya kira itu lebih fair," tegasnya.(boy/jpnn)
Fadli Zon menyatakan, situasi politik saat ini sudah berbeda dibandingkan 2014 sehingga pemberlakuan presidential threshold sudah tak tepat lagi.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Hakim Pertanyakan Alfedri-Husni ke MK Padahal Petahana
- KPUD dan Bawaslu Siak Patahkan Tudingan Alfedri-Husni di Sidang MK
- Fadli Zon Targetkan Situs Kesultanan Banten Lama jadi Cagar Budaya Nasional di 2025
- Setuju Ambang Batas Parlemen 4 Persen Dihapus, Eddy Soeparno: Bentuk Keadilan Demokrasi
- Anggap Parliamentary Threshold Masih Dibutuhkan, Rifqi NasDem Ungkap Alasannya
- Reaksi Ahmad Luthfi soal Andika-Hendi Cabut Gugatan Pilgub Jateng di MK