Fadli Zon Sebut Bencana Asap Ironi di Tengah Wacana Pindah Ibu Kota

Menurutnya, pernyataan Wiranto bahwa karhutla disebabkan oleh petani peladang, sangat tak perlu dan tidak produktif. "Berapa sih luas areal yang dikuasai petani? Berapa besar signifikansinya terhadap luasan karhutla secara keseluruhan?" jelasnya.

Menurut Fadli, lebih produktif jika pemerintah dan aparat penegak hukum fokus mem-back-up KLHK dalam melakukan penindakkan terhadap para pelanggar yang tengah diselidiki.

Fadli mengingatkan sejak September 2014 Indonesia telah meratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas-Batas). Ini adalah perjanjian lingkungan hidup yang pertama kali ditandatangani negara-negara ASEAN pada 2002 untuk mengendalikan pencemaran asap di Asia Tenggara.

Perjanjian ini merupakan reaksi terhadap bencana asap yang terjadi pada akhir 1990-an, akibat pembukaan lahan dengan cara membakar hutan di Sumatera dan Kalimantan. Indonesia menjadi negara ASEAN terakhir yang meratifikasi perjanjian tersebut.

“Jadi, bencana asap ini sejak lama telah menjadi isu diplomatik penting. Sehingga, Pemerintah seharusnya menindak tegas korporasi yang terlibat kejahatan karhutla, termasuk jika pelakunya adalah perusahaan asing,” pungkasnya.(boy/jpnn)