Fadli Zon Sebut Revisi UU KPK Kepentingan Pemerintah

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo salah satunya bertujuan untuk mendengarkan apa keinginan pemerintah terkait revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).
"Kami sebagai pimpinan mendengar dulu maunya presiden apa, terus membahas ini atau tidak. Kami ingin kejelasan," kata Fadli, terkait rapat konsultasi DPR dengan Presiden Jokowi hari ini, Senin (22/2).
Dia menegaskan bahwa revisi UU KPK tidak bisa dilempar begitu saja ke DPR karena itu berkaitan dengan proses legislasi yang sudah diatur mekanismenya. Karena itu, sikap tegas presiden diperlukan.
"Jangan DPR dijadikan tempat menjadikan inisiatif padahal ini kepentingan pemerintah," tegasnya.
Rapat kali ini menurut Fadli, juga akan membahas mengenai puluhan RUU lain seperti Tak Amnesty dan RUU Terorisme.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Mudik Lebaran 2025, Ada Diskon Tarif Tol 20 Persen Hingga Sistem One Way
- Kapolri Jamin Harga Pangan Stabil Sesuai HET Saat Ramadan
- Ini Solusi Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno untuk Percepat Transisi Energi di Indonesia
- Sidang Korupsi Retrofit Belum Hadirkan Hengky Pribadi, Aktivis Sumsel Sentil KPK
- Prabowo Tegur Seskab Teddy Gegara Tak Undang Jokowi Saat Peluncuran Bank Emas
- Sahroni Minta Penyerangan Polres Tarakan oleh Oknum TNI Diusut Transparan