Fadli Zon Serukan Semua Pihak Menghormati Kedaulatan Turki atas Hagia Sophia

"Selain karena faktor identitas sejarah tadi, setidaknya ada empat alasan kenapa dunia internasional wajib menghormati pengembalian status Hagia Sophia menjadi masjid tadi," jelasnya.

Pertama, kata dia, keputusan perubahan status Hagia Sophia lahir dari sebuah proses hukum yang konstitusional.

Konversi status Hagia Sophia merupakan hasil dari putusan Dewan Negara atas tuntutan yang diajukan oleh Asosiasi Artefak Sejarah dan Lingkungan di Turki, yang meminta pembatalan keputusan Dewan Kabinet 1934 atas status museum Hagia Sophia yang dinilai ilegal.

Dengan adanya putusan pengadilan tinggi tersebut, maka tindakan yang diambil oleh Presiden Tukri Recep Tayyip Erdogan untuk mengembalikan Hagia Sophia menjadi masjid, sesuai dengan hukum Turki.

"Ini wajib dihormati oleh semua pihak, termasuk oleh komunitas internasional," kata anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerindra itu.

Kedua, sebagai negara berdaulat, Turki memiliki hak untuk mengatur urusan yaNg berada di dalam yurisdiksi domestiknya.

Dalam hal ini, persoalan status Hagia Sophia adalah murni urusan domestik pemerintah dan masyarakat Turki sehingga secara politik, Turki sebagaimana negara berdaulat lainnya, memiliki hak penuh untuk mengatur dan menentukan urusan domestiknya tanpa campur tangan negara lain.

Apalagi hukum internasional sangat menjunjung tinggi prinsip non-intervensi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2, 42, dan 51 Piagam PBB.