Fadli Zon Tuding Pemerintah Mau Sok Pahlawan soal Revisi UU KPK

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon melancarkan kritik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla terkait rencana revisi Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Politikus Gerindra itu menuding pemerintah justru tak konsisten sehingga DPR yang dianggap ngotot merombak UU KPK.
"Yang plinplan pemerintah, mau atau tidak? Kalau mau putuskan. Kami tidak mau seolah DPR yang ngotot, tiba-tiba pemerintah keluar jadi pahlawan. Pemerintah harus jelas sikapnya," kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Jumat (19/2).
Fadli menegaskan, partainya sudah secara tegas menolak revisi UU itu karena jelas-jelas bakal melemahkan KPK. Penilaian serupa juga disampaikan banyak kalangan, termasuk para pimpinan KPK.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo saat ditanya mengenai revisi UU KPK, sepakat harus bertujuan untuk penguatan. Tapi mengenai prosesnya, ia malah melempar bola ke Senayan.
"Itu masih dalam proses di sana (DPR, red), jangan ditanyakan kepada saya," ujar Jokowi pada Kamis pekan lalu (11/2).
Di DPR, rencana revisi UU KPK sudah disepakati mayoritas fraksi di Badan Legislasi (Baleg). Namun, DPR belum bisa menggelar paripurna untuk mengambil keputusan atas RUU KPK.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Febri Endus Cepatnya Kasus Hasto ke Pengadilan Atensi Khusus yang Tak Wajar, Buktinya?
- Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Menerima Tanda Kehormatan Tertinggi dari TNI
- Kapolri Mutasi 10 Kapolda, Lemkapi Nilai Langkah Tepat Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan
- Waka MPR Jajaki Peluang Investasi di Bidang Teknologi Karbon Rendah
- Siswa SMA Tewas di Asahan, Soedeson: Jika Keluarga Ragu, Silakan Lakukan Autopsi
- Reaksi Hasto setelah Dengar Dakwaan KPK: Ini Daur Ulang demi Kepentingan Politik