Fadli Zon Yakin Demokrat Tetap Pegang Komitmen

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon memahami langkah Partai Demokrat yang membebaskan kadernya menentukan pilihan capres dan cawapres di Pilpres 2019. Namun, Fadli yakin, Partai Demokrat tetap berkomitmen mendukung Prabowo Subianto - Sandiaga Salahudin Uno.

“Itu perlu ditanyakan langsung kepada Pak SBY. Tapi, saya kira maksudnya bukan begitu ya. Kalau yang kami tahu sejak awal, ketika itu beliau tetap berkomitmen mendukung Prabowo-Sandi,” kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/11).

Fadli Zon mengatakan, Partai Demokrat pada 10 Agustus atau di ujung masa pendaftaran capres dan cawapres, menyatakan mendukung Prabowo-Sandi.

Karena itu, Fadli sampai saat ini masih yakin Partai Demokrat berkomitmen memenangkan Prabowo-Sandi.

“Ini kami sangat yakin bahwa masih tetap mendukung. Saya kira tidak ada masalah, tidak akan terganggu karena statement itu saya kira maksudnya tetap mendukung. Tapi mungkin kami tidak tahu ada satu dua orang atau orang tertentu (mendukung Jokowi), saya kira masih wajar saja,” paparnya.

Dia menambahkan, kendati ada satu dua orang mendukung Jokowi-KH Ma’ruf Amin, tapi suara arus mainstream Partai Demokrat tetap memberikan dukungan kepada Prabowo-Sandi. “Tapi, kami juga bisa memahami ada satu dua case di bawah yang terkait dengan pimpinan daerah. Saya kira itu urusan internal,” jelasnya.

Menurut Fadli, pada akhirnya yang akan memilih adalah rakyat, dengan sistem one man one vote. Pilihan akan dikembalikan kepada orang masing-masing. “Di Partai Gerindra 100 persen, saya kira PKS dan PAN juga begitu. Kalau di Demokrat mayoritas demikian, kalau ada satu dua wajar saja,” jelas wakil ketua DPR ini.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas mengatakan sudah mengetahui ada kader partainya yang mendukung Jokowi-Ma’ruf. Ibas menambahkan, PD adalah partai yang demokratis. Pilihan dukungan untuk pilpres adalah urusan masing-masing kader sebagai individu. Karena itu, tidak akan ada hukuman yang dijatuhkan pada kader yang memiliki pilihan berbeda soal capres dan cawapres.