Fahira Desak Pemerintah Bersuara soal Nasib Muslim Uighur

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPD Fahira Idris mengatakan dunia dan lembaga internasional termasuk Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengecam tindakan pemerintah Tiongkok yang melakukan penahanan massal tanpa proses hukum terhadap sekitar satu juta orang Uighur, Kazakh, dan minoritas lainnya di Xinjiang.

Bahkan, kata dia, beberapa lembaga internasional dalam laporannya menyatakan para tahanan dibui tanpa dakwaan dan dipaksa meneriakkan slogan Partai Komunis. Mereka juga tidak diberikan makanan yang cukup dan muncul laporan penindasan yang meluas.

“Apa yang dilakukan pemerintah Tiongkok terhadap Muslim Uighur wajib dikecam. Dan mengecam adalah selemah-lemahnya kita membela Muslim Uighur," kata Fahira, Rabu (19/12).

Dia menambahkan jangan sampai bangsa besar seperti Indonesia tidak mengeluarkan pernyataan sama sekali soal nasib Muslim Uighur. Menurut Fahira, alasan Tiongkok yang sejak April 2017 menangkapi sekitar satu juga masyarakat Uighur dan memasukkan ke dalam kamp-kamp konsentrasi sebagai upaya untuk menangkal terorisme global tidak bisa diterima akal sehat.

Selain sebagai bentuk nyata dari islamphobia, kata dia, tindakan ini diduga kuat bentuk pelucutan hak-hak dasar Muslim Uighur sebagai manusia. Identitas dan keyakinan agama itu hak dasar yang melekat pada diri manusia dan keduanya sekarang diduga kuat hendak dicabut dari Muslim Uighur.

"Tidak mungkin, sebagai manusia, kita tidak beraksi melihat apa yang dialami Muslim Uighur. Ini bukan soal kita ‘merecoki’ urusan dalam negeri Tiongkok, tetapi ini soal kemanusiaan yang pembelaannya menembus batas-batas negara,” tukas senator dari DKI Jakarta ini.

Fahira berharap dalam waktu dekat ada intervensi dari masyarakat internasional dan kelompok yang lebih besar untuk mengakhiri krisis yang dialami muslim Uighur di Xinjiang. "Terutama melalui solidaritas negara-negara Muslim di mana Indonesia menjadi yang terdepan menggalang solidaritas ini," jelasnya. (boy/jpnn)