Fahira Idris Merespons Polemik Kebijakan Sekolah Lima Hari

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana penerapan delapan jam sehari dalam lima hari sekolah. Permintaan tersebut terkait wacana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) itu menjadi perdebatan di masyarakat.

“Polemik ini memang perlu dikaji kembali. Apalagi, kebijakan lima hari sekolah sendiri dalam implementasinya tidak jelas,” ucap Fahira saat konferensi pers di Press Room Gedung Nusantara III Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (21/6).

Secara yuridis, Kemendikbud telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Pada Pasal 2 ayat (1) Permendikbud tersebut ditegaskan “Hari sekolah dilaksanakan 8 jam dalam 1 hari atau 40 jam selama 5 hari dalam 1 minggu”.

Permendikbud dimaksud berdasarkan Pasal 11, berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 12 Juni 2017. “Konsepnya sudah baik namun implementasinya yang sulit. Karena permasalahan di pendidikan sangat banyak baik dari kurangnya guru dan minimnya infrastruktur,” ujar senator DKI Jakarta.

Fahira menyarankan untuk menerapkan sekolah delapan jam sehari harus lihat dulu daerahnya. Jangan sampai pemerintah menerapkan kebijakan tersebut di seluruh sekolah di Indonesia.

“Jangan langsung seluruh sekolah di Indonesia. Harus dipilih dulu kabupaten atau kota mana yang menjadi percontohan,” jelas dia.

Ia menambahkan, Komite III DPD RI telah membuat kajian waktu pendidikan yang ada di Jepang dan Korea Selatan yang menurutnya lebih efektif. “Indonesia jam belajar 1095 per tahun, Korea 903, Jepang 712 jam,” jelas Fahira.

Selain itu, ia juga mengimbau bahwa isu porsi waktu sekolah sebaiknya tidak mengarah pada isu perbedaan yang terjadi pada Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Seperti diketahui, NU menolak sistem full day school itu, sementara Muhammadiyah memberikan dukungan.