Fahmi: KPK Harus Bertindak Adil

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta agar adil dalam menegakkan hukum di Indonesia. Penegasan tersebut disampaikan Fahmi Idris, politisi senior Partai Golkar yang juga mantan Menteri Perindustrian, saat tiba di Gedung KPK di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (4/2). "Kehadiran saya ke sini hanya sebagai masyarakat biasa. Hanya sekadar ingin berdiskusi dengan KPK, terkait dengan penegakan hukum yang dilakukan," ujarnya kepada wartawan.

Menurut Fahmi, sebagai lembaga penegak hukum yang dibentuk dan bekerja dengan berdasarkan undang-undang (UU), maka KPK mestinya melangkah dengan berpijak pada aturan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian katanya, maka masyarakat akan melihat ada keadilan dan tidak terjadi ketimpangan.

Salah satu yang dicontohkan adalah yang sedang ditangani sekarang, yaitu kasus cek pelawat (traveller's cheque) yang melibatkan mantan anggota DPR RI periode 1999-2004. Menurut Fahmi, (dalam kasus itu) hingga kini yang baru diproses - dijadikan tersangka dan ditahan - adalah pihak yang diduga menerima suap. Sedangkan si pemberi suap, belum satupun ada yang ditetapkan tersangka oleh KPK.

"Katanya suap untuk pemilihan Deputi Gubernur Senior BI, tapi nyatanya Miranda selaku yang terpilih masih (berstatus) sekadar saksi," papar mantan aktivis angkatan '66 yang datang ke KPK mengenakan batik bermotif kembang ini, dengan nada serius.