Fahri: 3 Tahapan Jadikan Polri Ujung Tombak Penegakan Hukum

jpnn.com, JAKARTA - Tanggal 1 Juli 2018 kemarin, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), genap berusia 72 tahun. Kapolri Jenderal Tito Karnavian melalui video yang diunggahnya berpesan agar polisi dengan semangat profesionalisme dan modernisasi terus meraih kepercayaan publik.

Dia juga berharap polisi tetap menjadi Bhayangkara bagi negara Indonesia, demi tegaknya NKRI yang sejahtera, mandiri, dan berkadilan.

Pesan yang disampaikan orang nomor satu di Korps Baju Coklat itu, disambut positif oleh Wakil Ketua DPR RI Fahsi Hamzah. Dikatakan, dia juga sependapat dengan Kapolri bahwa polisi yang lahir sejalan dengan kelahiran demokrasi, harus menyatu dengan kehidupan publik.

"Semakin dekat dengan rakyat (polisi) akan semakin baik. Sebab UUD memberikan tugas yang banyak kepada Polri. Selamat ulang tahun Kepolisian Republik Indonesia yang ke-72, tanggal 1 Juli 1946 - 1 Juli 2018," ucap politisi dari PKS itu.

Bekas Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini menyebut, polisi memiliki tradisi sipil yang berbeda dengan militer. Karenanya harus lebih menggeluti permasalahan publik dengan lebih mendalam, mengingat itulah dasar pemisahan institusi pengayom masyarakat ini dari ABRI (sekarang TNI), karena sifat pelayananya yang berbeda.

"Tugas utama Polri sebagai penegak hukum, harus berangkat dari pemahaman akan apa yang terjadi di masyakarat. Dengan itu keadilan akan tercapai, sejalan dengan kepastian hukum," kata Fahri sambil menambahkan bahwa sebagai lembaga penegak hukum, Polri adalah institusi inti negara yang harus kembali menjadi tumpuan masyarakat, dimana masyarakat merasa terlindungi dan terayomi.

Menurut Fahri, profesionalisme akan menuntun Polri untuk bertindak proporsional, tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Polri adalah cita rasa keadilan negara yang terselenggara secara saksama, dan ini lah yang dinanti publik.

"Inilah yang akan memberikan rasa aman bagi publik. Individualisme yang gaduh dalam demokrasi, menemukan tempat bersemayam dalam pengayoman dan penegakan hukum oleh Polri," ujar anggota DPR dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu lagi.