Fahri Dipaksa Lengser, Ini Imbasnya Bagi DPR

jpnn.com - JAKARTA - Keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memecat Fahri Hamzah diperkirakan tidak hanya berimbas pada internal partai yang kini dipimpin Suhibul Imam itu. Sebab, DPR pun akan kena imbasnya karena Fahri merupakan wakil ketua di lembaga para wakil rakyat itu.

Menurut pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Zaenal A Budiyono, pemecatan Fahri pasti berimbas ke DPR. “Tentu saja pemecatan Fahri semakin memuluskan jalan pemerintah untuk menundukkan DPR,” ujar Zaenal kepada JPNN, Selasa (5/4).

Pemimpin di lembaga kajian Developing Countries Studies Center (DCSC) itu menambahkan, selama ini Fahri dikenal sebagai salah satu tokoh muda Koalisi Merah Putih (KMP). Meskipun KMP sudah bubar, kata Zaenal, namun pemerintah ternyata masih kesulitan mendapatkan dukungan dari mayoritas fraksi di DPR.

Zaenal menambahkan, jika nanti Fahri dipaksa lengser dari posisi wakil ketua DPR maka praktis tinggal Fadli Zon yang terang-terangan berseberangan dengan pemerintah. “Sedangkan Ade Komarudin secara gesture politik cukup akomodatif terhadap pemerintah,” ulas Zaenal.

Karenanya ia mengingatkan bahwa kondisi itu justru berbahaya bagi demokrasi. Sebab, jika DPR terlalu lemah terhadap pemerintah, maka potensi penyalahgunaan kekuasaan semakin besar.

“Tanpa adanya kontrol efektif dari parlemen, kekuasaan sesuci apa pun penguasanya, berpotensi terjebak dalam abuse of power. Tapi bila DPR kuat, itu adalah berkah bagi pemerintah dan politik kita, karena mengurangi peluang penyelewengan oleh pemerintah,” tuturnya.

Hanya saja Zaenal juga menyinggung para politikus tanah air yang kurang nyaman dengan kritik dan perbedaan, sehingga politik yang baik dikonotasikan sebagai teduh, tanpa konflik dan terus mendukung pemerintah. “Padahal ini tidak ada dalam kamus demokrasi,” tegasnya.(ara/JPNN)