Fahri Hamzah Bilang Ide Megapolitan Realistis
jpnn.com, JAKARTA - DKI Jakarta merupakan Daerah Khusus Ibu kota Republik Indonesia, berbeda dengan kota-kota administrasi lainnya di Indonesia. DKI Jakarta setingkat provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur. Saat ini Jakarta dirasa telah penuh sesak, baik dengan jumlah penduduk sebanyak 9.992.842 jiwa dengan luas wilayah 664.01 km2, belum lagi dengan gedung-gedung besar yang memadati kota ini, tata ruang yang belum baik mengakibatkan banjir, kendaraan yang berjubel membuat macet setiap hari, masalah tersebut merupakan problem ibu kota yang tak kunjung usai meski telah berganti-ganti gubernur.
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai teori megapolitan yang pernah disampaikan Sutiyoso untuk DKI Jakarta dengan kota-kota satelit di sekitarnya dinilai masuk akal, melihat kondisi ibukota yang krodit ini.
"Jantung kita ada di sini ini, semua pejabat negara ada di sini, lembaga negara ada di sini semua. Saya sampai sekarang masih menganggap teori megapolitan Bang Yos masih masuk akal," ujar Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/7).
Konsep kawasan megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur) ini diusulkan bukan sekadar bemakna pemusatan kawasan perkotaan, melainkan bentuk kepemerintahan tunggal. Kawasan ini diharapkan bisa menyelesaikan persoalan pembiayaan pembangunan dan ketidakpaduan pembangunan antara wilayah Jakarta dan wilayah sekitarnya. Akan tetapi, setidaknya ada dua keterlibatan dari pembentukan wilayah kepemerintahan yang mencakup wilayah DKI Jakarta serta delapan kota dan kabupaten lainnya.
Fahri menyayangkan sikap para pemangku kepentingan, pemerintah dan lembaga negara lainnya yang belum memberikan perhatian serius untuk mengatasi masalah ini. Bahkan para kepala daerah yang bersangkutan saat ini belum pernah duduk bersama membicarakan persoalan tersebut.
"Setahu saya Jawa Barat belum pernah diajak ngobrol, Banten nggak pernah diajak ngomong, Lampung nggak pernah diajak ngomong. Terus itu nasibnya jembatan Selat Sunda gimana, mau diterusin apa tidak, karena itu integrasi kawasan akan tejadi. Yang begini-begini omongin dulu, ngga usah lompat-lompat ke Kalimatan Tengah ke sana," pungkas Fahri. (adv/jpnn)
DKI Jakarta merupakan Daerah Khusus Ibu kota Republik Indonesia, berbeda dengan kota-kota administrasi lainnya di Indonesia. DKI Jakarta setingkat
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia